Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Siak, Datuk Seri Arfan Usman, menilai konflik yang sudah berlarut lebih dari 20 tahun itu bukan sekadar persoalan hak hutan dan tanah, tetapi juga telah mencederai marwah adat Melayu di Negeri Istana.

“Kami Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Siak, menegur keras PT Sumber Seraya Lestari (SSL) atas sikap dan perilaku yang kurang patut,” tegas Arfan Usman di Gedung LAMR Kota Siak.

LAMR meminta PT SSL untuk menyampaikan permintaan maaf secara adat kepada Bupati Siak, Afni Zulkifli, sekaligus mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI mencabut izin perusahaan tersebut. Tindakan itu dianggap penting untuk memulihkan kehormatan Kabupaten Siak, menjaga hak masyarakat, serta melestarikan lingkungan hidup.

Desakan LAMR sejalan dengan langkah Bupati Siak yang telah membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/713/HKKPTS/2025 tertanggal 22 Agustus 2025. Tim ini diberi mandat untuk menangani sengketa hak hutan dan tanah di sejumlah wilayah, termasuk Tumang.

Arfan menyebut, konflik yang dibiarkan berlarut telah menimbulkan berbagai dampak serius. Selain kriminalisasi terhadap masyarakat adat, kerusakan lingkungan di kawasan hutan dan lahan gambut juga terus terjadi.

“Termasuk krisis marwah adat, khususnya di Tumang sebagai kampung tua yang punya sejarah panjang,” ujarnya.

Melalui maklumat ini, LAMR Siak menyerukan dukungan penuh kepada pemerintah daerah dalam mencari solusi konflik. Masyarakat juga diminta tetap menjaga ketertiban, ketenteraman, dan keamanan demi terciptanya Siak yang damai dan bermarwah.