Muller menjelaskan, pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari undangan Pemerintah Kabupaten Siak pada Kamis (21/8/2025) yang membahas penyelesaian konflik lahan di sektor kehutanan melalui pendekatan pentahelix. Atas inisiatif APHI, kemudian dilakukan pertemuan non formal pada Sabtu (23/8/2025) untuk mencari solusi damai.

“Pertemuan itu bertujuan menjalin komunikasi secara lebih santai dan menemukan win-win solution terkait konflik di PT SSL. Yang hadir dari PT SSL hanya salah satu manajemen, bukan pemegang saham,” ujar Muller, Minggu (24/8/2025).

Dalam pertemuan, Bupati Siak menyampaikan tawaran fasilitasi lahan tambahan seluas 2 ribu hektare melalui addendum izin, serta meminta agar PT SSL menyetujui penerapan Restorative Justice (RJ) bagi pelaku yang telah ditetapkan tersangka atas kasus penyerangan dan pembakaran fasilitas perusahaan.

Menanggapi hal itu, pihak manajemen PT SSL menegaskan akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. PT SSL juga mengungkapkan bahwa kerusakan akibat penyerangan sangat besar, menimbulkan trauma pada karyawan dan keluarga, bahkan menyebabkan salah satu manajer meninggal dunia karena tidak mendapat perawatan medis setelah klinik perusahaan ikut dibakar massa.

Namun, pertemuan yang berlangsung kurang dari sepuluh menit itu berakhir deadlock. Menurut Muller, Bupati Siak menyatakan akan mengusulkan pencabutan izin PT SSL ke Kementerian Kehutanan dan menghentikan pembahasan. Sementara pihak PT SSL memilih meninggalkan tempat karena merasa tidak diberi kesempatan menyampaikan permasalahan secara utuh.

“Dengan ini saya sampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut tidak ada aksi saling bentak antara Bupati Siak dan PT SSL, karena saya juga hadir langsung,” tegas Muller.