Rak kayu di sudut ruangan nyaris roboh, ditimpa tumpukan lembar kerja siswa yang lembab dan tercabik.

Judul-judulnya masih terbaca, Pintar Matematika, Bupena, Tematik Terpadu. Tapi tak ada anak-anak yang membaca.

Tak ada guru, tak ada suara kelas. Hanya tersisa  kesunyian dan debu.

Bangunan reyot itu adalah sisa sekolah swadaya yang pernah berdiri di Kampung 40, sebuah permukiman terpencil yang berada entah di kecamatan Sungai Mandau atau Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, Riau.

Sekolah itu dulu menjadi harapan satu-satunya bagi anak-anak yang hidup di perbatasan Kabupaten Siak dan Bengkalis.

Kini, harapan itu telah rubuh bersama papan-papan dindingnya.

“Anak saya lulus dari sini, tapi enggak dapat ijazah,” kata Sunar (45), salah satu warga yang menetap sejak awal kampung itu berdiri, 2008 silam.

Angkatan pertama sempat dapat ijazah. Angkatan berikutnya tidak lagi.

“Mau lanjut sekolah, bingung. Mau kerja, juga bingung. Anak-anak jadi kehilangan semangat,” ujar Sunar sambil menggaruk kecil kepalanya. 

Terjebak dalam Isolasi

Kampung 40 bukanlah kampung administratif.

Sebagian besar menganggap pemukiman ini bagian dari Kampung Tasik Betung, kecamatan Sungai Mandau, namun letaknya jauh dari pusat desa. 

Untuk mencapai kampung ini, warga harus menyusuri sungai dengan sampan selama satu hingga dua jam.

Tak ada akses jalan darat yang memadai.

Alternatifnya adalah jalan tanah sejauh 10 kilometer dari Kampung Tuah Indrapura, kecamatan Bungaraya.

Tapi di musim hujan, jalur itu berubah menjadi lumpur pekat.

Dari ratusan kepala keluarga yang dulu menghuni kawasan ini, kini hanya tersisa 72 KK.

Mereka adalah petani sawit dan buruh kebun yang membeli lahan secara swadaya belasan tahun lalu, berharap membangun kehidupan baru. 

Namun impian mereka berhadapan dengan kenyataan pahit, keterpencilan, keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan.

“Kami tidak punya listrik, tidak ada Puskesmas, tidak ada sekolah, dan kebanyakan warga belum punya KTP,” ujar Sunar.

Mereka kesusahan untuk mengurus identitas.

Program Bujang Kampung, Bupati Bekerja dan Berkantor di Kampung di masa kepemimpinan Bupati Siak Alfedri-Husni Merza, tidak menjangkau ke kampung ini. 

“ya susah, karena jauh dan tidak semua juga kami bisa baca tulis,” ujar Sunar lagi. 

Anak-Anak Tanpa Masa Depan Pasti

Sekitar 50 anak usia sekolah tinggal di Kampung 40 ini. Mereka seharusnya duduk di bangku PAUD, TK, SD, SMP, atau bahkan SMA.

Namun tanpa sekolah formal dan guru tetap, sebagian besar dari mereka hanya tinggal di rumah atau membantu orangtua di ladang.

Dulu, warga sempat membangun sekolah darurat, kelas jauh dari SD Negeri Buantan Lestari, dengan papan kayu dan atap seng.

Sempat berjalan dua angkatan.

Namun ketika tidak lagi diakui sebagai sekolah resmi dan ijazah tak diterbitkan, kegiatan belajar perlahan mati.

“Yang punya uang, mereka sewa rumah di kampung terdekat seperti Buantan Lestari, Tuah Indrapura, atau Kemuning Muda supaya anaknya bisa sekolah,” kata Sunar. 

Namun banyak yang tidak mampu.

Mereka tinggal di kampung 40 dan anak-anak main di parit, atau ikut panen sawit bersama orang tua mereka. 

Tanpa KTP, Tanpa Akses Negara

Masalah pendidikan bukan satu-satunya persoalan di kampung ini.

Sebagian besar warga Kampung 40 tidak memiliki dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, atau akta kelahiran. 

Hal ini membuat mereka tidak terdata dalam sistem pelayanan negara, tak bisa mengakses layanan kesehatan, bantuan sosial, bahkan pendaftaran sekolah pun jadi mustahil.

Beberapa warga berusaha membuat KTP di kampung tetangga seperti Dayun atau Buantan Besar. Namun prosesnya tidak mudah dan tidak semua diterima.

“Kami ini seperti tidak dianggap warga negara. Padahal kami tinggal di tanah Indonesia. Tapi untuk sekolah dan identitas pun harus berjuang sendiri,” ujar Rusmini. 

Menanti Negara Hadir

Menjelang senja, tiga orang warga berdiri di depan bangunan kayu sekolah yang telah miring.

Mereka menunjuk ke arah hutan, membicarakan kemungkinan membangun sekolah baru, asal ada bantuan.

Namun mereka tahu, membangun sekolah bukan sekadar mendirikan bangunan.

Negara harus hadir, menghadirkan guru, kurikulum, pengakuan hukum, dan tentu saja harapan.

“Kami hanya ingin anak-anak bisa sekolah resmi. Dapat ijazah. Bisa punya cita-cita,” kata Sunar, matanya menatap rak buku kosong yang dipenuhi debu.

Di kampung-kampung lain, anak-anak sedang bersiap masuk sekolah tahun ajaran baru.

Sementara itu, anak-anak di Kampung 40 masih bermain di lumpur, berjalan tanpa arah, dalam sunyi yang belum terjamah negara.

Sepertinya, nelangsa warga kampung 40 berlanjut sepanjang waktu. (***)

Sumber: Tribunpekanbaru