Sejak matahari naik sepanggalahan, jalanan di sekitar Islamic Center Siak Sri Indrapura mulai dipadati warga. 

Mereka datang dari berbagai penjuru Kabupaten Siak. 

Ada yang berjalan kaki dari kampung, ada pula yang beriringan menggunakan kendaraan, bahkan ada yang datang menggunakan truk sawit.

Mereka semua membawa semangat sama, mendesak penyelenggara Pilkada segera menuntaskan polemik  yang berlarut-larut.

Bendera merah putih berkibar di antara massa.

Spanduk dan poster penuh tulisan kritik terangkat tinggi di atas kepala.

Suara klakson, yel-yel perjuangan, serta bunyi genderang bersahutan. 

Warga yang datang pun bukan dari satu golongan saja, melainkan lintas suku, lintas agama, lintas pendukung, bahkan lintas ormas.

“Ini murni karena rakyat sudah tidak tahan lagi,” kata Hendra, seorang peserta aksi yang ikut sejak pagi.

Ia mengenakan pita merah putih di lengannya.

Menurut Hendra, ketidakpastian hasil Pilkada membuat kehidupan masyarakat terganggu.

Banyak urusan administrasi terbengkalai, pelayanan publik tersendat, dan pembangunan daerah nyaris lumpuh.

Aksi ini berpusat pada dua lembaga yang dianggap bertanggung jawab atas kekisruhan Pilkada Siak 2024, yakni KPU dan Bawaslu Siak. 

Massa menilai, dua lembaga ini gagal menunjukkan sikap tegas dalam menjalankan tugas konstitusionalnya.

Tidak hanya berorasi, warga juga mengajukan lima tuntutan resmi yang dibacakan bergantian oleh perwakilan mereka di atas mobil komando. 

Meminta KPU dan Bawaslu Kabupaten Siak untuk bersikap profesional dalam menghadapi sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi, agar tidak ada lagi pihak yang dirugikan akibat ketidakcermatan lembaga penyelenggara.

Menuntut Bawaslu bertanggung jawab dan memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait rekomendasi tentang periodesasi calon, sebab surat pertanyaan mengenai periodesasi telah dilayangkan sebelum pemungutan suara ulang, namun rekomendasi baru diterbitkan sesudahnya, menimbulkan kebingungan di tengah proses Pilkada.

Memberikan apresiasi kepada Bawaslu dan KPU yang tidak mengeluarkan surat diskualifikasi calon serta meminta agar sikap ini dipertahankan di Mahkamah Konstitusi, demi mencegah kemungkinan pemungutan suara ulang jilid dua yang akan semakin merugikan masyarakat.

Meminta Bawaslu bertanggung jawab penuh apabila kelalaian mereka dalam menindaklanjuti tahapan Pilkada menyebabkan Pilkada ulang kembali terjadi di Kabupaten Siak.

Menuntut semua pihak penyelenggara pemilu menjaga integritas, profesionalisme, dan memastikan anggaran negara tidak terbuang sia-sia akibat kesalahan prosedural ataupun kelalaian yang disengaja.

Menurut warga, pemilihan kepala daerah seharusnya menjadi pesta demokrasi yang memperkuat pemerintahan daerah, bukan malah membebani rakyat dengan ketidakpastian yang berlarut-larut.

Mereka juga mengingatkan, setiap rupiah yang terpakai dalam Pilkada Siak adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.

Di tengah lautan manusia, aparat kepolisian tampak berjaga ketat.

Barikade dipasang di beberapa titik jalan menuju kantor KPU dan Bawaslu. 

Namun hingga sore menjelang, suasana tetap terkendali.

Massa lebih banyak menggelar orasi, duduk bersila di jalan, serta membacakan doa bersama.

“Kami hanya ingin keadilan ditegakkan,” ujar Hendra sebelum kembali bergabung dengan barisan massa.

Hingga berita ini ditulis, ribuan warga masih bertahan di sekitar Islamic Center.

Mereka akan bergerak ke kantor KPU Siak dan Bawaslu Siak. 

Mereka juga berjanji tidak akan membubarkan diri sebelum mendapatkan komitmen dari KPU dan Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa Pilkada secara tuntas dan adil.(***)

Sumber: Tribunpekanbaru