Dengan total transaksi lahan senilai Rp 10,6 miliar hingga akhir 2024, investasi awal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak hampir kembali sebesar 60 persen. 

Hal ini berasal dari transaksi lahan seluas 111 hektare dari total 5.800 hektare yang dikelola oleh PT Sarana Pembangunan Siak (PT SPS) selama tujuh tahun terakhir.

Pendapatan dari transaksi lahan ini sepenuhnya masuk ke kas daerah, mencerminkan potensi besar KITB sebagai salah satu proyek strategis jangka panjang.

Pembangunan KITB bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Untuk mewujudkan kawasan ini, Pemkab Siak melakukan pembebasan lahan seluas 5.800 hektare menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Dari total tersebut, 600 hektare telah diurus menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan memperoleh sertifikat resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 2011.

Proses pembebasan dan pengurusan HPL membutuhkan investasi awal sebesar Rp18,6 miliar. Meski anggaran ini cukup besar, dampak ekonomi jangka panjang yang dihasilkan dinilai sangat menjanjikan.

Direktur PT SPS, Bob Novitriansyah, menjelaskan bahwa pengelolaan lahan di KITB telah memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal. 

“Hingga kini, PT SPS telah mengantongi HGB untuk 111 hektare lahan, dengan 53 hektare telah dialihkan kepada empat investor. Selain memberikan pemasukan ke kas daerah, keberadaan investor juga memacu sektor logistik dan membuka lapangan kerja baru,” ujarnya.

Bob menegaskan komitmen PT SPS untuk terus menarik lebih banyak investor melalui pengembangan infrastruktur dan layanan. 

“Kami ingin memastikan para investor merasa nyaman dan percaya diri untuk berinvestasi di kawasan ini,” tambahnya.

Kepala Bappeda Kabupaten Siak, Drs. L. Budhi Yowono, M.Si., menyebut bahwa pendapatan daerah dari transaksi lahan di KITB mencapai Rp10,6 miliar. 

Pendapatan ini berasal dari berbagai sumber, termasuk Uang Pemasukan (UP), Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Selain itu, dividen dari PT SPS juga menjadi salah satu kontributor PAD.

“Dividen ini berasal dari pendapatan PT SPS, baik dari lahan KITB maupun aktivitas lainnya. Ke depan, kami optimis kontribusinya akan semakin besar,” ujar Budhi.

Meski sudah menunjukkan dampak positif, pengelolaan KITB menghadapi tantangan, terutama dalam menarik investasi dari sektor industri yang lebih beragam.

Bob optimistis tantangan ini bisa diatasi dengan strategi promosi yang lebih kuat dan pengembangan kawasan.

Budhi menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah, pengelola kawasan, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan jangka panjang KITB. 

“KITB adalah investasi strategis yang hasilnya akan dinikmati oleh generasi mendatang. Kami optimis kawasan ini akan menjadi pusat industri utama di Indonesia,” katanya.(***)

Sumber: Tribunpekanbaru