Untuk mencapai hal itu, Pemkab Siak melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) membuat program Puskesmas Pembantu (Pustu) Plus yang saat ini secara bertahap tengah dilaksanakan.

Pustu Plus yang dimaksud adalah upaya penyediaan layanan kesehatan lengkap dengan fasilitas yang setara Puskesmas bahkan fasilitas di rumah sakit.

Kepala Dinkes Kabupaten Siak dr Benny Chairuddin mengatakan konsep ini juga sebagai upaya mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat yang berdomisili jauh dari pusat kesehatan.

Pustu Plus nantinya akan menempatkan dokter spesialis, dokter umum, perawat dan bidan di Pustu yang jauh dari Puskesmas atau rumah sakit. Sehingga masyarakat tak perlu lagi jauh-jauh untuk mendapat layanan kesehatan dengan cepat.

"Pemkab Siak sangat peduli dengan kesehatan masyarakat, kami juga komitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik. Jadi kita sediakan pelayanan yang tidak ada di kampung lalu kita bawa ke kampung, seperti dokter spesialis, dokter umum, sunatan masal, bidan disediakan gratis," kata dr Benny, Senin (8/7/2024).

Dalam tahun ini, program Pustu Plus ini perlahan dijalankan dengan membangun Pustu di tiap kampung yang ada di Siak. Setelah itu Dinkes juga akan meningkatkan fasilitas dan sarana prasarananya.

"Kita ingin Pustu Plus dilengkapi dengan laboratorium dasar, supaya kita dapat data-data kesehatan masyarakat dengan cepat. Jadi kita bisa deteksi kesehatannya, jika ada penyakit yang beresiko tinggi kami bisa langsung melakukan penanganan cepat," katanya.

Saat ini, sejumlah Pustu yang ada di beberapa kecamatan masih dalam tahap pembangunan dan pelengkapan fasilitas. Sementara yang telah beroperasi yakni Pustu di Kampung Teluk Lanus, Sungai Rawa, Lubuk Umbut, Simpang Bakal dan Buana Makmur.

"Tahun depan lanjut ke beberapa tempat lagi, kita targetkan 2025 sudah terealisasi semua," katanya.

Dengan program peningkatan pada layanan kesehatan ini, indeks nilai Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan universal di Kabupaten Siak mencapai 98 persen di 2024 ini.

Bupati Siak Alfedri juga mendukung pengembangan Puskesmas dengan konsep Integrasi Layanan Primer (ILP) yang dicanangkan pemerintah pusat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 2015 Tahun 2023.

Dia mengatakan ILP merupakan bagian integral dari transformasi kesehatan berfokus pada tiga hal, yaitu siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan, perluasan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat kelurahan/desa dan dusun serta memperkuat pemantauan wilayah setempat melalui pemantauan dengan dashboard situasi kesehatan.

Adapun sasaran ILP meliputi ibu hamil, bersalin, nifas, bayi, dan anak pra sekolah, usia sekolah dan remaja, usia dewasa dan Lansia. Ditambah dengan pengendalian penyakit menular dan layanan lintas klaster yang terdiri dari Laboratorium, Farmasi Kegawatdaruratan, Rawat inap (bagi Puskesmas dengan rawat inap).

Untuk mencapai itu, pelayanan dan lengkapnya fasilitas kesehatan harus semakin baik. Buktinya, sekarang ini 9 Puskesmas di Siak sudah Paripurna, dan 5 utama.

"Peningkatan pelayanan kesehatan terus kita lakukan guna memajukan Siak lebih baik lagi," ujar Alfedri.

Dari laporan Diskes Siak, 5 Puskesmas utama itu meliputi Puskesmas Koto Gasib, Lubuk Dalam, Kerinci Kanan, Sungai Apit dan Sungai Mandau. Sementara 9 lagi yakni Sabak Auh, Pusako, Bungaraya, Siak, Mempura, Dayun, Tualang, Minas dan Kandis kategori Puskesmas paripurna.

Selain itu lanjut Alfedri, untuk mempermudah mendapatkan layanan kesehatan, masyarakat saat ini hanya perlu menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) jika ingin berobat ke Puskesmas dan RSUD.

"Berobat secara gratis ini mulai berlaku pada 1 Oktober 2023 lalu. Cukup bawa KTP, sudah bisa berobat gratis di RS yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dengan syarat dan ketentuan berlaku," kata Alfedri.

Dia mengatakan, pengobatan gratis ini dilakukan setelah pemerintah daerah mencapai Universal Health Coverage (UHC) pada Oktober 2023.

Artinya, masyarakat Siak hampir seluruhnya sudah terlindung dengan BPJS Kesehatan. Kendati begitu, iuran BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah daerah hanya bagi warga yang tidak mampu, sedangkan yang mampu disarankan membayar sendiri.

"Jadi, berobat ke Puskesmas maupun ke RSUD cukup bawa KTP. Tak perlu lagi bawa kartu BPJS. Karena uang pengobatan sudah dibayarkan oleh pemerintah daerah. Masyarakat Siak harus tahu tentang ini. Sejak Oktober tahun lalu pengobatan gratis ini sudah mulai," ujar Alfedri.

Alfedri mengatakan ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah daerah di bidang kesehatan. Dia berharap program tersebut membawa kebaikan bagi warga Kabupaten Siak.

"Kita saat ini telah mencapai tahap untuk mengcover masyarakat agar mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Mudah-mudahan ini bisa membawa kebaikan bagi masyarakat kita," tutupnya. (Infotorial)(***)

Sumber: Cakaplah