Dikatakan wabup, dokumen GDPK akan menjadi landasan kebijakan pembangunan kependudukan yang terintegrasi. 

Pemerintah memfasilitasi GDPK melalui berbagai regulasi, termasuk Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020. “Pesatnya pembangunan semakin menuntut integrasi yang kuat antara variabel demografi dan pembangunan,”kata wabup.

Melalui GDPK diharapkan dapat mewujudkan kebijakan pembangunan kependudukan yang terpadu, karena hal ini sangat penting dan mendesak.

GDPK Kabupaten Siak 2023-2048, Pemkab Siak telah melibatkan beberapa pihak, termasuk akademisi dari berbagai universitas yang bergabung dalam koalisi kependudukan Indonesia Provinsi Riau.

Pemkab Siak berkomitmen terhadap penyusunan GDPK. Hal ini bisa dilihat dalam integrasi lima pilar dalam penyusunan dokumen perencanaan, baik dalam jangka panjang maupun pendek(***)

Sumber: Riaupos