Kegiatan tersebut dihadiri Dandim 0313/KPR Letkol Inf Satriadi Prabowo, M.Si, Asisten II Setda Pelalawan Drs Fakhrizal, Kadiskop UKM Hanafie, Kadis PMD Novri Wahyudi, para camat, lurah, kepala desa, serta jajaran Babinsa dari seluruh kecamatan di Pelalawan.

Dalam rakor tersebut, Bupati Zukri menegaskan pentingnya percepatan pembangunan dan operasional Koperasi Merah Putih sebagai pusat kegiatan ekonomi baru di tingkat desa dan kelurahan. Ia bahkan mengecek langsung kehadiran satu per satu camat, lurah, dan kepala desa sebagai bentuk penegasan kedisiplinan serta keseriusan dalam mendukung program strategis daerah.

“Semakin besar lahannya semakin baik, karena koperasi ini nantinya menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Kalau bisa, terintegrasi dengan UMKM, fasilitas umum, dan kegiatan sosial lainnya,” tegas Bupati Zukri.

Ia juga menekankan agar keberadaan Koperasi Merah Putih tidak justru menyaingi atau mematikan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), melainkan menjadi mitra yang memperkuat rantai distribusi barang di tingkat desa.

“Saya berharap ke depan, koperasi ini menjadi pendistribusi utama barang ke desa. Sementara barang yang tidak tersedia di desa, itu yang nanti dijual kembali. Jadi tidak ada yang dirugikan,” ujarnya.

Bupati Zukri juga meminta agar para kepala desa dan lurah segera menentukan lokasi dan menyiapkan lahan untuk pembangunan koperasi tanpa menunda-nunda. Ia menilai, semangat dan kemauan jauh lebih penting daripada terus memperdebatkan lokasi yang dianggap ideal.

“Kalau mau tunggu lokasi yang strategis, tidak akan mulai-mulai karena terlalu banyak pertimbangan. Yang penting niat kita tulus, keinginan kuat agar kampung maju dan masyarakat sejahtera. Jangan terlalu banyak berpikir, karena nanti tidak akan mulai-mulai,” pesan Zukri.

Ia juga menginstruksikan agar seluruh urusan administrasi dan kesiapan lahan dapat diselesaikan pada hari yang sama, agar proses unggah data dan verifikasi bisa segera dilakukan.

Sementara itu, Dandim 0313/KPR Letkol Inf Satriadi Prabowo, M.Si, menjelaskan bahwa secara aset, bangunan koperasi akan menjadi milik desa, sedangkan pengelolaannya dilakukan oleh koperasi yang beranggotakan masyarakat desa tersebut.

“Asetnya milik desa, tapi operasionalnya dijalankan oleh koperasi. Desa berinvestasi dalam koperasi, dan seluruh warga wajib menjadi anggota karena tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa lahan yang digunakan untuk pembangunan Koperasi Merah Putih harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya memiliki bukti kepemilikan yang sah, luas minimal 1.000 meter persegi, dengan ukuran bangunan 30 x 20 meter, serta ruang tambahan untuk parkir dan fasilitas umum lainnya.

“Setelah lahan sesuai persyaratan, akan dicek oleh Babinsa dan diverifikasi oleh kementerian. Dalam tiga hari dana akan dicairkan. Paling lambat 31 Januari bangunan sudah berdiri, dan Maret 2026 koperasi sudah beroperasi,” pungkas Dandim Satriadi.