Direktur Utama Perumda Tuah Sekata, Tengku Efrisyah Putra, mengatakan, perusahaan plat merah ini telah berdiri belasan tahun dengan bisnis utama penyaluran listrik ke rumah masyarakat di Kota Pangkalan Kerinci dan sekitarnya.

“Alhamdulillah, sampai sekarang kita masih untung. Selama empat tahun ini, Perumda Tuah Sekata masih beroperasi secara normal dan memberikan kontribusi pendapatan ke daerah,” ujar Putra kepada Tribunpekanbaru.com, Rabu (24/9/2025).

Keberhasilan ini menjadi jawaban atas sorotan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)   yang menyebut ribuan BUMN maupun BUMD merugi setiap tahun dan menjadi beban bagi pemerintah. Bahkan, beberapa perusahaan plat merah kerap menjadi sarang korupsi bagi oknum pejabat.

Tercatat, sejak Putra memimpin, kontribusi Perumda Tuah Sekata ke kas daerah bervariasi:

* 2021:Rp 2 miliar lebih

* 2022: Rp 1,13 miliar

* 2023: Rp 800 juta lebih

* 2024: Rp 900 juta lebih

“Memang ada penurunan pendapatan, tetapi tetap ada keuntungan dan tidak sampai merugi,” jelas Putra. Untuk tahun ini, ia optimistis perusahaan masih mencatatkan keuntungan yang signifikan.

Putra menegaskan, selama empat tahun lebih mengelola bisnis listrik, Perumda Tuah Sekata tidak menerima tambahan penyertaan modal dari Pemkab Pelalawan. Manajemen mengandalkan sumber daya yang ada untuk tetap menjaga keberlangsungan bisnis.

Perumda Tuah Sekata membeli daya dari PT Riau Prima Energi (RPE), perusahaan pembangkit listrik swasta, kemudian menyalurkannya ke rumah pelanggan. Layaknya PLN, perusahaan ini membangun jaringan listrik sendiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Jumlah pelanggan Perumda Tuah Sekata terus bertambah. Pada 2021, tercatat sekitar 8.000 sambungan rumah, sementara saat ini jumlah pelanggan telah mencapai 12.000 lebih, dengan rata-rata 1.000 pelanggan baru per tahun.

“Meski keuntungan belum signifikan bagi PAD, kita tetap bertahan dan survive di tengah kondisi saat ini,” pungkas Putra.

Keberhasilan Perumda Tuah Sekata menjadi bukti bahwa BUMD bisa tetap untung dan berkontribusi bagi daerah tanpa bergantung pada tambahan modal dari pemerintah, asalkan dikelola dengan efisien dan profesional.