Rapat dipimpin Asisten II Setda Pelalawan, Drs. Fakhrizal, dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Pelalawan T. Azwardi, perwakilan Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, sejumlah kepala OPD, camat Teluk Meranti, perwakilan perusahaan, serta unsur masyarakat.

Perbaikan jalan ini akan menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari 16 perusahaan yang beroperasi di sekitar Teluk Meranti. Skema pendanaan ini menjadi bukti sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam memperbaiki akses utama pesisir Pelalawan.

Ali, perwakilan masyarakat, mengapresiasi langkah tersebut. Ia berharap perbaikan jalan tidak berhenti di ruas Teluk Meranti–Pulau Muda, tetapi berlanjut hingga ke Simpang Petodaan yang juga rusak parah. “Konsistensi alokasi CSR sangat penting agar akses jalan pesisir benar-benar mendukung aktivitas warga,” ujarnya.

Kepala Bappeda Pelalawan, T. Syukran, menegaskan perbaikan jalan ini akan berdampak langsung pada ekonomi masyarakat. “Jalan yang baik memperlancar mobilitas, menekan biaya transportasi, mempengaruhi harga bahan pokok, sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat,” katanya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Pelalawan, T. Azwardi, menekankan pentingnya keterlibatan dunia usaha. “Kontribusi CSR harus nyata, dirasakan langsung oleh masyarakat, dan dilaporkan secara transparan. Kami ingin sinergi ini berlanjut sebagai mitra pembangunan,” tegasnya.

Asisten II Setda Pelalawan, Drs. Fakhrizal, menambahkan bahwa penanganan jalan ini bukan sekadar teknis, melainkan tanggung jawab bersama. “Setiap rupiah dan setiap material harus memberi manfaat nyata. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus berjalan seiring agar perbaikan jalan ini berkelanjutan,” ujarnya.

Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa Pemkab Pelalawan bersama DPRD akan terus berkoordinasi dengan Pemprov Riau guna memastikan penanganan jangka panjang, termasuk peningkatan infrastruktur penunjang agar Jalan Lintas Bono semakin kokoh dan berdaya guna.