Koordinator HMI Pelalawan, Givo Vrabora, menegaskan bahwa aksi ini bukan bentuk anarkisme. Menurutnya, mahasiswa hanya ingin menyampaikan aspirasi agar didengar para pemangku kebijakan.

“Kami tidak akan anarkis, kami hanya ingin menyampaikan aspirasi apa yang menjadi kegelisahan di tengah masyarakat sekarang ini,” kata Givo.

Dalam pernyataannya, HMI Pelalawan menyampaikan beberapa tuntutan utama, antara lain:

* Mendesak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

* Mendesak revisi kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI.

* Mendesak pemerintah melakukan reformasi Polri dengan mencopot Kapolri yang dinilai gagal melindungi rakyat.

* Mendesak penyelesaian persoalan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) terkait pemberian lahan masyarakat adat yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal.

* Mendesak pembebasan mahasiswa yang masih ditahan pihak kepolisian.

Selain itu, HMI juga menyoroti sikap Ketua DPRD Pelalawan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

“Kami berharap Ketua DPRD Pelalawan dapat bersikap netral, profesional, dan mengedepankan kepentingan rakyat Pelalawan, bukan korporasi,” tegas Meldianto, salah satu orator aksi.

Aksi ini berjalan dengan tertib tanpa insiden berarti. Mahasiswa menyatakan akan terus mengawal isu-isu strategis tersebut hingga ada langkah nyata dari pemerintah maupun legislatif.