“Saya sebagai Ketua Keluarga Mahasiswa Pelalawan (KMP) menegaskan, kami tidak ikut dan tidak pernah menyepakati agenda AMMP,” ujar Rorin Adriansyah kepada GoRiau.com, Rabu sore. Ia menganggap aksi itu bukan representasi mahasiswa Pelalawan.

Rorin Adriansyah, yang memimpin organisasi mahasiswa daerah terbesar asal Pelalawan, justru menyuarakan dukungan pada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Ia menilai fungsi kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) terlalu vital untuk dibiarkan dikuasai oleh kelompok tertentu.

“Kalau hutan itu terus digusur, habis sudah TNTN. Apalagi yang bisa kita tinggalkan? Keserakahan?” katanya. Ia menyayangkan aksi yang menurutnya cenderung menyesatkan publik.

Meski tidak terlibat langsung dalam aksi demo, dirinya memantau aksi lewat media sosial. Ia menyoroti absennya masyarakat Melayu dalam aksi tersebut. “Padahal Pelalawan itu sendiri adalah masyarakat Melayu. Pemerintah harus mengusut, siapa dibalik aksi ini,” tambahnya.

Dirinyapun berharap agar kawasan tersebut kembali pada fungsinya, yaitu menjadi hutan. Dia menilai apabila tidak, maka pola ini akan dicontoh daerah lain demi mendapatkan daerah kawasan hutan.

Pernyataan serupa datang dari Tokoh Masyarakat Pelalawan, Zulkifli Zulmizan Assegaf. Ia menilai ada kejanggalan dalam narasi yang dibawa para demonstran.

“Mahasiswa dan masyarakat Pelalawan yang mana?” katanya tajam. Zulmizan menduga, nama besar "mahasiswa Pelalawan" hanya digunakan untuk membangun legitimasi publik. “Saya pastikan itu keliru. Mayoritas mahasiswa dan masyarakat justru mendukung penghutanan kembali TNTN,” ujarnya.

Zulmizan mengaku sudah mengecek ke berbagai organisasi mahasiswa Pelalawan. “Saya hubungi Hipmawan, IPMPB, IKMPI, bahkan HMI dan KAMMI Cabang Pelalawan. Semuanya bilang tidak ikut,” katanya.

Ketua KAMMI Cabang Kabupaten Pelalawan, Wahyu Widodo, turut memberi konfirmasi. “Wendri Simbolon itu memang mahasiswa, tapi dia bukan representasi KAMMI. Kami tidak terlibat,” tulisnya melalui pesan WhatsApp.

Aksi AMMP yang membawa isu penggusuran kawasan hutan TNTN oleh pemerintah, kini justru menghadirkan pertanyaan lebih besar: siapa yang sesungguhnya mereka wakili?.(***)

Sumber: Goriau