Ketua Tim Satgas Penanggulangan Konflik dan Hukum (PKH), Kapten Tonny Wijaya menyampaikan bahwa penggunaan lahan hutan untuk kepentingan perkebunan tanpa melalui prosedur yang sah sangat membahayakan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum akan melakukan penyelidikan dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini.

"Pengizinan penggunaan lahan hutan untuk perkebunan tanpa prosedur yang benar dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekosistem hutan," tegas Kapten Tonny.

Proses hukum ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi oknum pejabat desa dan masyarakat yang melakukan pelanggaran. Selain itu, langkah ini juga dimaksudkan untuk menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup, khususnya kawasan Taman Nasional Tesso Nilo yang merupakan kawasan konservasi penting.

Pihak berwenang akan menuntut para oknum pejabat desa dan perangkatnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan yang telah merusak lingkungan dan ekosistem hutan. Tindakan mereka dinilai telah melanggar Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mengatur pengelolaan hutan termasuk perlindungan dan pelestariannya, serta UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Selain itu, tuntutan hukum juga akan merujuk pada Peraturan Pemerintah terkait pengelolaan taman nasional, termasuk Taman Nasional Tesso Nilo.

Pemberian izin secara ilegal yang menyebabkan perambahan hutan TNTN dinilai sebagai pelanggaran serius yang berdampak besar terhadap lingkungan. Oleh karena itu, sanksi tegas akan diberlakukan, termasuk hukuman pidana dan denda.

Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 dan UU Nomor 5 Tahun 1990, para pelaku dapat dikenai hukuman penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Selain itu, denda yang dikenakan berkisar antara Rp500 juta hingga Rp2,5 miliar.

"Kemudian ada juga hukuman tambahan seperti pencabutan izin, sanksi untuk memulihkan kembali lingkungan, dan kewajiban mengganti kerugian," lanjut Kapten Tonny.

Penegakan hukum ini merupakan langkah penting untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Pemerintah berharap, dengan adanya tindakan tegas ini, kelestarian hutan dan lingkungan hidup dapat terus terjaga.(***)

Sumber: Haluanriau