Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Pelalawan T. Zulfan turut hadir dalam acara tersebut.

Dalam sambutannya, Gubri Abdul Wahid menegaskan bahwa Musrenbang RKPD merupakan momen strategis untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif, transparan, dan berkelanjutan.

Ia menekankan pentingnya merumuskan kebijakan yang mampu menjawab tantangan pembangunan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan aspirasi masyarakat.

Gubernur juga menyampaikan kondisi makro ekonomi Riau tahun 2024 yang mengalami penurunan.

"Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 3,52%, lebih rendah dari tahun sebelumnya dan di bawah rata-rata nasional. Meski demikian, Riau tetap menjadi provinsi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar ke-6 di Indonesia, dan terbesar ke-2 di luar Pulau Jawa," jelasnya.

Dalam pemaparannya, Abdul Wahid menyampaikan capaian indikator pembangunan di berbagai daerah di Riau.

"Kota Dumai mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 5,2%, sedangkan Kota Pekanbaru memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi. Di sisi lain, tantangan masih dihadapi oleh Kabupaten Kepulauan Meranti dengan tingkat kemiskinan mencapai 23%, yang dipengaruhi oleh kondisi geografis dan terbatasnya infrastruktur," jelasnya lagi.

"Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Riau menetapkan fokus pembangunan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya akses dan pemerataan pendidikan serta layanan kesehatan; Pembangunan infrastruktur yang mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah; Pengembangan sektor unggulan, seperti migas, perkebunan, industri hilir, serta ekonomi maritim di wilayah pesisir; dan Pelestarian dan penguatan budaya Melayu sebagai identitas dan kekuatan sosial budaya daerah," tambahnya.

Gubernur juga menekankan bahwa Riau tidak bisa lagi hanya bergantung pada migas sebagai sumber utama pembangunan.

Ia mendorong diversifikasi ekonomi dan pemanfaatan potensi lokal, termasuk budaya, untuk pembangunan yang inklusif dan berdaya saing.

Sementara itu, mewakili Menteri Dalam Negeri, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Dr. Safrizal ZA, M.Si, mengapresiasi arah kebijakan pembangunan Riau yang sejalan dengan strategi nasional.

Ia menyoroti tren penurunan pertumbuhan ekonomi Riau dalam tiga tahun terakhir akibat fluktuasi harga komoditas global, khususnya migas dan kelapa sawit.

"Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Riau diharapkan dapat menetapkan fokus pembangunan pada; Pengembangan industri hilir kelapa sawit di dekat sumber produksi; Meningkatkan peran UMKM dan ekonomi kreatif, terutama di daerah pedesaan; Memperkuat pendidikan vokasi dan pelatihan kerja, agar generasi muda memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri; serta Mendorong efisiensi anggaran, namun tetap memperhatikan dampak positif kegiatan terhadap ekonomi lokal, termasuk sektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition)," jelasnya.

Safrizal juga mengingatkan pentingnya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem melalui program nyata seperti penyediaan rumah layak huni dan perlindungan sosial.

Di akhir sambutannya, Safrizal menegaskan perlunya keberanian dan terobosan dalam menghadapi tantangan pembangunan.

"Riau memiliki potensi besar, tetapi kita tidak bisa terjebak dalam kebiasaan yang biasa-biasa saja. Kita perlu kerja luar biasa untuk hasil yang luar biasa," tegasnya.

Musrenbang RKPD Provinsi Riau Tahun 2026 ini dihadiri oleh berbagai unsur penting, termasuk anggota DPR RI dan DPD RI, pimpinan DPRD Riau, Forkopimda, para bupati/wali kota se-Riau, kepala Bappeda se-kabupaten/kota, akademisi, tokoh masyarakat, serta perwakilan kementerian.(***)

Sumber: Halloriau