Dalam orasi yang disampaikan, mahasiswa menuntut agar manajemen PLTA Koto Panjang bertanggung jawab atas banjir yang merendam wilayah Pelalawan. Mereka menilai pembukaan pintu air PLTA dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap daerah hilir Sungai Kampar. Akibatnya, banjir yang sebelumnya hanya terjadi lima tahun sekali kini datang setiap tahun dalam dua tahun terakhir.

Selain meminta pertanggungjawaban PLTA Koto Panjang, massa aksi juga mendesak DPRD Riau untuk menyuarakan ke pemerintah pusat terkait kondisi Jalan Lintas Timur KM 83 yang kerap terendam banjir dan membahayakan pengguna jalan.

Mereka juga menuntut DPRD Riau agar segera memanggil manajemen PLTA Koto Panjang untuk melakukan hearing dengan masyarakat Pelalawan yang terdampak banjir. Jika tuntutan tersebut tidak diakomodir, mahasiswa meminta Direktur Utama PLTA Koto Panjang mundur dari jabatannya.

Aksi ini dikoordinir oleh Rorin Ardiansyah dan Ahmad Fauzi, dengan Salamuddin Toha sebagai koordinator umum. Sementara itu, jenderal lapangan yang memimpin jalannya aksi adalah Azhari, Irsyadul Fikri, Muhammad Rifky, Andrizal Saputra, dan Muhammad Dendy.

Setelah berorasi dan menyampaikan aspirasi, massa aksi akhirnya ditemui oleh Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, beserta anggota DPRD dari Daerah Pemilihan Pelalawan-Siak. Tuntutan mahasiswa diterima, dan DPRD Riau berjanji akan menggelar hearing pada Kamis minggu ini dengan menghadirkan manajemen PLTA Koto Panjang serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membahas persoalan banjir yang terjadi.

Massa aksi berharap pemerintah provinsi dapat mendorong penyelesaian masalah ini hingga ke pemerintah pusat agar ada solusi yang jelas bagi masyarakat Pelalawan. Mereka menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga ada tindakan konkret yang dilakukan oleh pihak terkait.(***)

Sumber: Goriau