TAPD Pemkab Pelalawan dipanggil Pemprov untuk mengklarifikasi hasil evaluasi APBD 2025 yang telah dilakukan provinsi sejak dua pekan lalu.

Ada beberapa hasil evaluasi terhadap APBD Pelalawan yang musti diklarifikasi langsung kepada tim anggaran. 

"Hari ini jadwal rapat dengan Pemprov. Kami diundang untuk klarifikasi atas evaluasi APBD 2025," tutur Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pelalawan, Devitson Saharuddin SH MH kepada Tribunpekanbaru.com, Kamis (19/12/2024).

Ia menyampaikan, biasanya hasil evaluasi dari Pemprov seputar hal-hal teknis seperti kesalahan nama kegiatan, nomenklatur, nomor rekening, serta regulasinya.

Secara umum tidak menganggu hal-hal yang substansial dalam kerangka dan struktur APBD atau bahkan mengurangi besaran anggaran tahun 2025.

"Kalau angka APBD tetap dan tidak akan berkurang. Biasanya ada kesalahan teknis yang perlu dipertanyakan oleh Pemprov," tandas Devitson.

Setelah proses evaluasi selesai, Gubernur Riau akan menetapkan APBD Pelalawan 2025 melalui Surat Keputusan (SK) dan dikirimkan kembali di Pemda.

Selanjutnya, TAPD dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD menggelar rapat penetapan Perda APBD 2025 dan diundangkan. Sehingga sah untuk digunakan dan dijalankan mulai 1 Januari 2025 mendatang.

Adapun besaran APBD Pelalawan 2025 mencapai Rp 1.979.617.916.252 atau Rp 1,979 Triliun.

 Anggaran tahun depan itu terdiri dari total pendapatan darrah sebesar Rp 1.875.617.916.252 atau Rp 1,875 T ditambah dengan asumsi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun 2024 mencapai Rp 104 Miliar.

Secara keseluruhan APBD Pelalawan 2025 turun jika dibandingkan dengan APBD murni 2024. Penurunan sebesar Rp. 134.952.216.868 atau Rp 134 M.(***)

Sumber: Tribunpekanbaru