Demikian disampaikan Ketua KPU Pelalawan Bapri Naldi didampingi Divisi Hukum dan Pengawasan Bustami kepada Riau Pos, Rabu (3/7). Menurutnya, sesuai PKPU 006 Tahun 2024 Bagian Kedua Pelantikan Calon Terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota Pasal 51 ayat 3 berbunyi, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan keputusan calon terpilih anggota DPRD Kab/Kota untuk pengucapan sumpah janji kepada gubernur melalui bupati/wali kota.

“Pada pasal 52, ayat 1 berbunyi ‘Calon terpilih yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Dan Ayat 2, tanda terima pelaporan harta kekayaan yang dimaksud wajib disampaikan ke KPU Kab/Kota paling lambat 21 hari sebelum pelantikan,” terangnya.

Dijelaskannya, pada ayat 3 berbunyi calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud, KPU tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih.

“Jadi, jika tidak melapor harta kekayaan, maka tidak dicantumkan sebagai nama calon terpilih yang artinya tidak masuk dalam daftar calon terpilih yang akan dilantik,” ujarnya.

Ditambahkan Bapri Naldi, KPU Pelalawan mengimbau kepada partai agar dewan terpilih untuk segera melaporkan LHKPN karena partai memiliki admin atau operator. Jika partai tidak memfasilitasi, maka KPU Pelalawan siap membantu secara perseorangan.

“Laporan LHKPN ini syarat wajib untuk dilantik, makanya kita terus ingatkan anggota dewan terpilih untuk laporakan segera harta kekayaannya dan tidak menunda-nunda, apalagi mepet 20 hari jelang pelantikan yang dijadwalkan 27 Agustus 2024 mendatang. Dan juga telah ingatkan juga kepada anggota dewan tepilih agar segera laporkan LHKPN,” tutupnya. (***)

Sumber: Riaupos