Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan, Setdako Pekanbaru, El Syabrina mengatakan  Pemindahan ini dilakukan mengingat kawasan tersebut akan segera dibangun jembatan flyover atau jembatan layang.

"Kalau bisa relokasinya tuntas di bulan Februari ini. Relokasi harus tuntas sebelum pembangunan flyover dimulai," kata El usai memimpin rapat pembongkaran JPO dengan sejumlah OPD terkait. Yakni Dinas Perhubungan, DPM PTSP, Bapenda, Bapeda, BPKAD dan Bagian Hukum , di Kantor Walikota Pekanbaru Kamis (8/2) lalu.

Dalam rapat tersebut terungkap ternyata JPO tersebut bukan aset milik Pemko Pekanbaru. Melainkan milik pihak ketiga. Selain itu, dapat rapat tersebut juga terungkap ternyata kontrakkerja sama antara pihak ketiga dengan Pemko Pekanbaru sudah berakhir.

"Kami mengira ini aset milik dinas perhubungan, ternyata setelah kita tanyakan ke Dishub aset tersebut tidak tercatat di Dishub. Setelah kita dudukan bersama, ternyata ada dokumen kerjasama dengan pihak ketiga yang dimiliki oleh Bapeda,"ujarnya.

Belakangan terungkap, ternyata JPO tersebut dibangun sejak Walikota Pekanbaru, Herman Abdullah, yakni tahun 2009.

"Setelah kita cek ke OPD terkait ternyata kontranya habis, karena kontraknya cuma 5 tahun dan tidak ada diperpanjang," imbuhnya.

Meski demikiak, pihaknya masih akan mengkrosceknya kepada pihak ketiga yang membangun JPO tersebut. Sehingga saat dilakukan pembongkaran tidak terjadi gesekan dilapangan.

"Kita nanti juga minta kepada pihak ketiga untuk menyerahkan aset tersebut ke Pemko secara tertulis. Kalau sudah diserahkan ke Pemko dan sah menjadi aset Pemko, baru dilakukan relokasi," ujarnya.

Saat ditanya kemana JPO tersebut akan dilakukan relokasi, El belum bisa memastikan. Sebab pihaknya masih akan melakukan kajian untuk menentukan titik mana yang akan dijadikan tempat pembangunan JPO tersebut.

"Nanri Dishub dan Bappeda akan mengkaji kemana JPO itu akan dipindahkan. Tapi sebelum kita relokasi tetap nanti kita ajukan dulu ke Pak Walikota untuk meminta persetujuannya," pungkasnya.(r12)