"Informasinya tanggal 5 Juni nanti BPK mau menyerahkan hasil LHP-nya, kita berharap tahun ini meraih predikat WTP," kata plt Kepala BPKAD Pekanbaru, Alek Kurniawan, Selasa (30/5).

Masalah pencatatan aset selalu menjadi masalah menahun bagi Pemko Pekanbaru sehingga dari tahun ke tahun Pemko hanya berbangga dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI. Walaupun sudah mengetahui kelemahan, kondisi tak kunjung berubah. Apalgi sebulan belakangan, Perjanjian Build Operate Transfer (BOT) dalam pengelolaan Pasar Senapelan antara PT Peputra Maha Jaya (PMJ) dengan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru ternyata menyisakan ganjalan, sehingga menjadi temuan BPK RI.

Meski belum mengantongi LHP BPK namun diakui Alek dari pemeriksaan berjalan masih ada berbagai kelemahan Pemko Pekanbaru. Seperti pencatatan aset yang belum ada kecocokan administrasi dengan fisiknya.

"Semisal aset kendaraan dinas, masih ada inventarisai aset yang di OPD tidak lengkap ketika ditanya oleh BPK. Fisiknya ada namun administrasinya tidak ada," terang Alek.

Selain itu juga ada pencatatan aset jalan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum yang menurut BPK masih belum valid.

"Sementara ini kelemahannya masih sebatas administrasi tapi kalau untuk temuan lain semisal mengembalikan dana ke kas daerah karena menjadi temuan itu belum bisa diketahui,"tuturnya.

Lebih jauh menjawab wartawan mengenai peluang Pekanbaru untuk mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian,Alek menyatakan belum bisa memprediksinya. 

"Kalau untuk opini akhir kami belum tahu, namun kita tetap optimis untuk meraih predikat tersebut,"tutup Alek. (r12)