Riau12.com-PEKANBARU-Oknum Tiga Lurah berinisial F, BM dan G yang ditahan oleh Polresta Pekanbaru tersangkut dugaan kasus pemalsuan surat tanah sampai ini masih dilakukan pemeriksaan dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Menanggapi itu, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, HM Noer MBS belum bisa memastikan itu akan dipecat atau bagaimananya. M Noer mengatakan bahwa itu kan sedang diproses oleh kepolisian, tentu pihaknya akan melihat hasil dari pemeriksaan itu. Sekali lagi tentu kata M Noer pada posisi aturan hukum.

Kalau nanti secara hukum bersalah, kata M Noer tentu akan masuk ke dalam koridor ketentuan dari pengadilan tinggi bahwa sesuai hukuman.

"Kalau berat ya berat, sedang ya sedang, dan ringan ya ringan. Kalau berat nantinya ia akan diberhentikan, kalau sedang diturunkan jabatan dan gaji tapi kalau ringan hanya teguran tapi kita tetap menunggu keputusannya," tutur Sekdako Pekanbaru HM Noer MBS seperti dilansir senuju.com.

Kejadian itu, lanjut M Noer, bukan terjadi pada tahun ini atau pun tahun lalu tapi pada tahun 2012. Dengan itu, saya mengimbau dalam mengurus administrasi apa saja harus berhati-hati, harus punya perhatian khusus jangan asal jadi termasuk mengurus administrasi surat tanah.

"Saat sekarang banyak oknum-oknum memanfaatkan situasi dan kondisi sehingga terdorongnya untuk pemalsuan dokumen. Di daerah-daerah yang sedang berkembang sering terjadi seperti itu," ucapnya.

M Noer menjelaskan, sebenarnya oknum menjadi korban karena ada di balik layar, itu orang tertentu yang mendorong untuk oknum melakukan kesalahan.

"Sekali lagi saya tegaskan agar berhati-hati dalam melakukan administrasi tanah dan apa pun," ucapnya dengan tegas.

Saat ditanya apakah ke depannya tidak akan menurunkan tim saber di Kelurahan, M Noer menjawab bahwa kejadian itu bukan saber sebenarnya tapi kesalahan dalam mengurus administrasi pertanahan yang disinyalir tanah itu tidak ada di situ tapi dikeluarkan di sana jadi inilah yang didalami oleh kepolisian.

"Kalau kesalahan itu tidak murni dari mereka kita akan memberikan bantuan hukum. Tapi, kalau sengaja dilakukan oleh mereka kita akan memecatnya dan mereka harus mempertanggungjawabkannya," tandas M Noer.(*)