Riau12.com-PEKANBARU-Untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, mau tidak mau peranan PAD harus ditingkatkan, karena merupakan salah satu tolok ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah. Minimnya perolehan PAD masih dianggap sebagai hambatan dan ini harus segera dievaluasi secara sungguh-sungguh oleh masing-masing Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat.

Padahal, kurang efektif dan efisiennya target untuk mencapai realita pemenuhan kebutuhan masyarakat merupakan salah satu hal yang menjadi pangkal permasalahan kurang tercapainya pendapatan daerah.

Kamis sore (27/04/2017), PT PLN (Persero) Area Pekanbaru bertandang ke Pemko Pekanbaru yang disambut langsung oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Alek Kurniawan. Pihak PLN menawarkan program untuk mendukung peningkatan PAD kota Pekanbaru .

Kepala BPKAD Pekanbaru, Alek Kurniawan kepada awak media menyebutkan, PT. PLN area Pekanbaru menawarkan tiga cara strategis untuk meningkatkan PAD." Ada tiga cara strategis yang ditawarkan PT PLN area Pekanbaru kepada Pemko yakni Listrik Prabayar, Stasiun Penyedia Listrik Umum, dan Penerangan Lampu Jalan dengan Meterisasi," sebut Alek.

Apa keuntungan buat pemerintah daerah dari tiga cara strategis ini?, Alek mengatakan, PT PLN area Pekanbaru menawarkan namanya Listik Pra Bayar. Apa LPB itu? beliau menerangkan, Listrik Prabayar merupakan salah satu produk unggulan dari PLN dengan system pembayaran listrik dimuka, dimana memberikan banyak manfaat baik bagi pelanggan, pemerintah daerah maupun PLN.

Manfaat LPB bagi pemerintah daerah, Alek memberikan perbandingan yang semulanya pendapatan itu Rp142 Milyar, terbayar Rp100 Milyar,masih ada tunggakan Rp42 Milyar dan efeknya masih adanya Tunggakan Potensi PAD Rp2,5 Milyar dan setelah digunakan Listrik Prabayar  yang semulanya pendapatan Rp142 Milyar, Terbayar Rp.33 Milyar dan tunggakan sudah menjadi Rp.0 serta tunggakn Potensi PAD menjadi Rp.0.

"Apa keuntungan bagi pelanggan, tidak ada beban listrik bulanan ataupun minimal pemakaian, pelanggan dapat mengendalikan pemakaian listrik, efisien dan hemat waktu, tidak adanya uang jaminan langganan, tidak terkena sanksi denda dan tidak dikenakan biaya abodemen bulanan," sebut Alek.
Selanjutnya Alek mengatakan, tentang Stasiun Penyedia Listrik Umum (SPLU) adalah fasilitas yang disediakan oleh PLN untuk melayani kebutuhan listrik di tempat umum terutama para pelaku UMKM yang selama ini masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan listrik untuk usahanya.

" Cara menggunakan SPLU ini dengan mencatat nomor Id Pelanggan terus beli pulsa dan masukkan nomor token serta SPLU siap digunakan," terang Alek sambil menunjukkan sketsa cara menggunakan SPLU ini.

Adapun manfaat SPLU ini yakni, mudah (SPLU tersedia di banyak tempat umum), Murah ( Harga token bervariasi sesuai kemampuan), Aman (Peralatan menggunakan prinsip K2K3) dan Halal ( Fatwa MUI no 17 tahun 2016 tentang pencurian listrik.

Yang terakhir kata Alek cara strategis meningkatkan PAD yakni dengan penerapan penerangan lampu jalan (PJU) dengan menggunakan meterisasi. Dengan menggunakan meterisasi pemakaian energy PJU bisa terukur dan pihak Pemko tidak memiliki tagihan yang sangat besar setiap bulannya.

" PJU menggunakan Non Meter dengan Daya 9.565.245 VA sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang daya tidak berubah. Apabila ada kerusakan lampu maka daya yang ditagih tetap 9.565.245 VA dan PJU liar yang semakin marak serta membahayakan masyarakat dimana tercatat tahun 2016 ada 8990 kasus masyarakat," terang Alek seperti informasi yang disampaikan pihak PT PLN area Pekanbaru kepadanya sambil perlunya pendataan antara Pemko dan PLN.

Bagaimana menurut Pemko Pekanbaru terhadap tawaran yang diajukan oleh PLN ini?. Alek mengatakan, dari tawaran ini tentu kita akan berkoordinasi dengan Walikota. Dan silahkan pihak PT PLN area Pekanbaru menyampaikan hal ini di depan Walikota.

"Kita persilahkan pihak PT. PLN area Pekanbaru memaparkan tiga rencana strategis mendukung peningkatan PAD kota Pekanbaru di depan Walikota, apa respon tentu ada di Walikota," imbuh Alek.(r12)