Riau12.com - PEKANBARU - Kepala Dispenda Pekanbaru, Azharisman Rozie menyebutkan, untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi Bangunan (PBB), dalam dua minggu kedepan, pihak Dispenda akan turun kelapangan, terutama menargetkan penagihan PBB berskala besar, seperti pusat perbelanjaan (mall), hotel dan lainnya.

"Untuk PBB, sekarang sebenarnya sudah berlaku (denda,red), tapi dua minggu kedepan kita akan menyiapkan rencana turun, terutama kepada PBB yang jumlah pembayarannya besar. Kita mengetahui bahwa potensi PBB di Pekanbaru ini menurut data yang ada, data ini ada mulai dari tahun 2012 ketika kewenangan PBB itu diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama, kepada pemerintah kabupaten/kota se Indonesia. Artinya 2012 kebawah itu bukan kita. Dari potensi itu sampai sekarang, kita mempunyai data lebih kurang Rp 198 miliar. Dari Rp 198 miliar potensi PBB yang terdata sama kita, itu lebih kurang Rp 90 miliar sekian kita berikan pengurangan atau gratis, itu bentuk semacam subsidi Rp 94 miliar," paparnya.

Berangkat dari hal tersebut, dikatakan Haris, potensi pajak yang ada menurut data yang dikantongi sebesar Rp104 miliar.

"Potensi pajak kita itu menurut data yang ada hanya tinggal Rp 104 miliar. Pembayaran PBB itu terdiri dari lima buku atau lima klasifikasi. Buku pertama yang jumlah pembayaran PBB nya Rp 100 ribu kebawah, itu murni kita gratiskan, ini walikota pak Firdaus kemaren nih (program,red). Kemudian buku kedua, Rp 101 ribu sampai Rp 500 ribu, ini potongannya 60 persen. Kemudian Rp 500 sampai Rp 2 juta, ini buku ketiga, diskon sebesar 50 persen. Rp 2 juta keatas sampai Rp 5 juta, itu kita diskon 50 persen, Rp 5 juta ketas buku lima, itu kita kasih diskon 40 persen. Jadi Rp 104 miliar itu yang ada buku 2, 3, 4 dan lima, untuk buku satu gratis. Yang kita kejar itu untuk mencapai target kita utamakan buku 4 dan 5, kemudian buku 3, karena ini besar jumlahnya. Ternyata setelah kita verifikasi ulang, ternyata dari Rp 104 miliar itu terdapat data sampah," jelas Haris.

"Jadi, kalau dihubungkan dengan jumlah realisiasi pajak yang sekarang ini sampai Rp 56 miliar, saya mempunyai asumsi, memunyai perhitungan, bahwa pajak PBB ini kalau dikurangi data sampah itu sebesar Rp 60 miliar. Artinya masih ada lebih kurang Rp 4 miliar lagi yang belum membayar PBB. Inilah yang akan kita kejar dalam dua minggu ini dan kita beritahu melalui surat. Kalau mereka tidak membayar, akan kita tempelkan stiker disitu kalau mereka tidak membayar PBB, contohnya seperti mall dan hotel. Sekali lagi ini kita prioritas kan pada buku 4 dan buku 5. Kalau ada masyarakat kecil yang membayar pajak Rp 150 ribu, itu tidak kita tempel. Jadi menurut asumsi saya, ada Rp 4 miliar lagi yang berpotensi untuk kita tagih," singkatnya.(r12)