BPKAD Pekanbaru Berikan Bimtek Terhadap 7 Pembantu Bendahara Penerimaan UPTD pada Dispenda
Riau12.com-PEKANBARU-Sebanyak 7 orang pembantu bendahara penerimaan Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) pada Dispenda yang terdiri dari UPTD Tampan, UPTD Rumbai, UPTD Bukit Raya, UPTD Pekanbaru Kota, UPTD Marpoyan Damai, UPTD Tenayan Raya dan UPTD Payung Sekaki mengikuti Bimtek penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang bertempat di kantor BPKAD kota Pekanbar.
Kepala BPKAD Kota Pekanbaru Alek Kurniawan melalui Kasubag Penyusan Program Rahmi Fitriani ST yang juga sebagai Koordinator SIPKD mengungkapkan kegiatan ini adalah untuk menyukseskan pengelolaan keuangan di Kota Pekanbaru agar semakin profesional.
"Adanya kegiatan ini kami harapkan bisa semakin membuat segenap UPTD pada Dispenda di Kota Pekanbaru bisa semakin baik dalam menjalankan tugas dan mampu memenuhi harapan masyarakat sesuai tugas yang diemban," sebutnya.
Rahmi menambahkan, dengan adanya kegiatan ini diharapkan komitmen dan kerjasama antar SKPD dengan UPTD pada Dispenda bisa semakin bagus. Dimana kinerjanya harus bisa semakin ditingkatkan dan ada sinkronisasi antara APBD dengan peraturan perundang undangan.
"Ini adalah upaya untuk efisiensi penerimaan dan belanja daerah," tegas Rahmi.
Lanjut Rahmi, SIPKD ini diterapkan pada semua dinas, badan dan Kantor yang ada di Pekanbaru, bahkan sampai ke tingkat kecamatan.
"Dengan penerapan SIPKD ini, kita berharap dapat mempersingkat pelaporan keuangan dan mempermudah birokrasi keuangan daerah," sebutnya.
Secara rinci Rahmi menyebutkan, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD) Merupakan aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah.
"Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.
Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan," tutupnya
Hadir dalam acara ini Kepala Bidang Akuntansi T Muzahar, Tenaga Ahli Pendamping SIKPD Richardo, Koordinator SIPKD Rahmi Fitriani dan Admin SIPKD Sukardi Yasin.(Adv/BPKAD)
Komentar Anda :
