"Kalau menurut saya jumlahnya cukup tinggi, karena sudah sampai 15 kasus baru dipertengahan lalu. Sementara tahun lalu selama satu tahun penuh hanya 15 kasus," beber Azmi, Senin (18/7/2017).

Dikatakan Azmi, dari 15 kasus yang ditangani inspektorat sekitar 12 diantaranya sudah disampaikan kepada Walikota untuk disetujui. Sedangkan 2 lainnya masih dalam proses.

"Tahapannya, pihak BKD mengusulkan kepada kami untuk diproses, kemudian kami membuat rekomendasi setelah sebelumnya memanggil pegawai bersangkutan," beber Azmi lagi.

Menariknya dari 15 kasus tersebut, tingkat perceraian banyak terjadi pada ASN yang berstatus sebagai guru dan juga pihak yang menggugat adalah perempuan.

"Kalau dari perbincangan informal kami dengan BKAN, mungkin adanya sertifikasi yang diterima oleh guru menjadi kesenjangan ekonomi dalam keluarga dan banyak yang berani menggugat karena merasa sudah mampu," kata Azmi.

Disamping juga dari segi jumlah untuk keseluruhan pegawai Pemko Pekanbaru sendiri, memang lebih banyak yang berprofesi sebanyak guru dibanding tenaga teknis dan strategis.(r12/drn)