Riau12.com-PEKANBARU - Pembongkaran Jembatan di Jalan Letkol Hasan Basri oleh pihak kontraktor akibat keterlambatan pembayaran dari Pemerintah Kota Pekanbaru menarik perhatian banyak pihak.

Pengamat Hukum, Zulwisman, menilai peristiwa ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. "Kedepan kejadian seperti ini harus menjadi pembelajaran bagi Pemko dan kontraktor dalam pembangunan infrastruktur fisik di Kota Pekanbaru," ujarnya, Selasa (18/11/2025).

Zulwisman yang juga Ketua Program Kekhususan PK HTN-HAN FH Unri menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembiayaan serta pembayaran kegiatan yang tertunda. "Transparansi harus dikedepankan, karena bagi pemenang tender, hal ini penting untuk menutup atau mengganti biaya yang sudah dikeluarkan," tambahnya.

Meski tindakan kontraktor berpotensi melanggar hukum, Zulwisman menekankan perlunya evaluasi mendalam dari Pemko Pekanbaru mengenai alasan di balik pembongkaran tersebut. "Jangan hanya berfokus pada tindakan kontraktor yang dapat dipidana. Evaluasi juga perlu dilakukan untuk memahami alasan utama kontraktor merusak sarana dan prasarana umum," jelasnya.

Ia menekankan, ke depannya Pemko perlu memperbaiki komunikasi dengan pihak ketiga, terutama terkait asas transparansi atas kegiatan tunda bayar. "Ini penting agar kejadian serupa tidak terulang," pungkasnya.