“Kami masih berupaya agar TKD itu tidak dipotong sebanyak itu. Dimana itu akan sangat berpengaruh, kami masih berjuang,” ujar Wali Kota Agung, Jumat, 31 Oktober 2025.

Agung menjelaskan, jika pemotongan TKD benar terjadi, sejumlah pos belanja pemerintah kota akan terdampak cukup besar. Pemangkasan anggaran tidak hanya akan terjadi pada sektor pembangunan, tetapi juga di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk belanja pegawai.

“Akan ada pemotongan anggaran di setiap OPD. Kita sudah coba untuk memotong TPP saja masih merasakan berat,” terangnya.

Meski menghadapi tantangan berat, Agung memastikan Pemko Pekanbaru tidak tinggal diam. Pemerintah kota akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah kompensasi agar program pembangunan tetap berjalan.

“Walaupun ada pemotongan TKD, kami akan berupaya meningkatkan PAD agar pembangunan tetap berjalan optimal. Kita harapkan semua pihak yang terkait memaklumi hal-hal yang seperti ini,” pungkasnya.

Pemotongan TKD ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah kota, karena berpotensi menghambat pelaksanaan berbagai program pembangunan strategis. Wali kota pun terus melakukan komunikasi dan lobi ke pemerintah pusat agar pengurangan anggaran dapat diminimalkan, sehingga program pembangunan dan pelayanan publik di Pekanbaru tetap berjalan lancar.