"Keberhasilan penanganan sampah ini ternyata tidak luput dari perhatian pemerintah pusat. Kita mendapat apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup," ujar Agung, Selasa (14/10/2025).

Menurut Agung, pengakuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI menjadi bukti nyata efektivitas langkah-langkah yang telah diambil pemerintah kota dalam menormalkan kembali pengelolaan sampah di ibukota Provinsi Riau tersebut.

Agung tak menampik bahwa proses pemulihan kondisi kebersihan Pekanbaru bukan perkara mudah. Pasca pengambilalihan pengelolaan sampah dari pihak swasta ke Pemko, kota ini sempat lumpuh oleh tumpukan sampah yang menggunung di berbagai sudut jalan hingga memaksa pemerintah menetapkan status darurat sampah.

Namun titik balik terjadi ketika Pemko menerapkan kebijakan baru melalui pemberdayaan Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di tingkat kelurahan. Skema berbasis komunitas itu terbukti efektif mengendalikan volume sampah dan mempercepat proses penanganannya di lapangan.

"Keberadaan LPS kelurahan menjadi kunci utama mengatasi tumpukan yang dulu menjadi pemandangan sehari-hari," ujar Agung.

Meski kondisi kini jauh lebih terkendali, Agung menegaskan bahwa tanggung jawab menjaga kebersihan tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah. Partisipasi masyarakat, katanya, menjadi penentu keberlanjutan program tersebut.

"Kami juga mengajak warga untuk ikut menjaga lingkungan. Kalau tidak dijaga oleh warganya, Pekanbaru bisa kembali ke masa darurat sampah seperti dulu," tegasnya.

Lebih lanjut, Agung mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan drainase, terutama karena saat ini Pekanbaru telah memasuki musim penghujan. Ia menyebut saluran air yang tersumbat oleh sampah dapat menjadi pemicu utama banjir di sejumlah kawasan kota.

“Menjaga kebersihan saluran air adalah upaya preventif yang harus dilakukan bersama. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi seluruh warga kota,” tutup Agung.