Ketua Komisi III DPRD Riau, H Edi Basri SH MSi, mengecam kondisi tersebut. Ia menilai ironi terbesar adalah kerusakan parah yang justru terjadi tepat di depan Kantor Wali Kota Pekanbaru.

“Jalan yang seharusnya menjadi wajah kota malah hancur akibat kendaraan overload. Namun tidak ada upaya penertiban. Seakan pemerintah tutup mata terhadap fakta yang jelas-jelas terpampang di depan pintu kantornya sendiri,” ujar politisi Gerindra itu kepada goriau.com, Ahad (14/9/2025).

Edi menegaskan, manajemen PLTU Tenayan tidak bisa lepas tangan. Sebagai penerima pasokan, pihak PLTU wajib menertibkan vendor yang mengangkut batu bara melebihi kapasitas.

“Bila perlu, kontrak dengan perusahaan yang membandel harus diputus. Selain itu, kewajiban memperbaiki jalan rusak akibat aktivitas mereka tidak boleh diabaikan,” tegasnya.

Menurut Edi, persoalan ini merupakan pekerjaan rumah DPRD, terutama anggota yang berasal dari Dapil Kota Pekanbaru. Ia mengingatkan agar aspirasi masyarakat tidak diabaikan demi kepentingan bisnis.

“Kami juga akan cek izin operasional PLTU ini,” pungkasnya.