Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid, didampingi tiga wakil ketua, yakni Tengku Azwendi, Muhammad Dikky Suryadi, dan Andry Saputra. Hadir pula Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar.

Alasan Ranperda Ditarik

Ketua DPRD Pekanbaru, Isa Lahamid, menjelaskan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) merekomendasikan penarikan Ranperda LKK karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Hal itu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

“Permendagri membunyikan bahwa hal-hal lain terkait LKK yang tidak diatur di dalamnya cukup diturunkan melalui peraturan kepala daerah, baik bupati maupun wali kota. Jadi tidak ada posisi perda di dalamnya,” kata Isa.

Isa berharap agar Wali Kota Pekanbaru segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwako), sehingga berbagai lembaga kemasyarakatan, termasuk pemilihan RT/RW yang sempat terhambat, bisa kembali berjalan.

“Setidaknya ada enam lembaga kemasyarakatan yang menunggu regulasi. Dengan adanya Perwako, aktivitas mereka bisa segera aktif kembali,”tegasnya.

Pemko Siapkan Draf Perwako

Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, membenarkan rekomendasi Pansus tersebut. Menurutnya, setelah dilakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, regulasi tentang LKK memang cukup diatur melalui Perwako.

“Jadi Perda-nya tidak dilanjutkan, tadi resmi kita cabut. Saat ini draf Perwako sudah mulai disiapkan, nanti akan dibahas lebih detail, termasuk soal pemilihan RT/RW dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan di tingkat kelurahan,” jelasnya.

Markarius menargetkan penyusunan Perwako bisa segera rampung.

“Targetnya dalam waktu dekat, karena ini sudah ditunggu. Saya pikir tidak terlalu lama, drafnya sudah mulai disusun,” tutupnya.