Kebijakan itu, menurut Ida, dilakukan demi efisiensi dan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau melalui pajak, sekaligus memudahkan pengawasan terhadap kinerja perusahaan daerah yang bergerak di sektor minyak dan gas (Migas).

“Langkah awal ini, saya memindahkan kantor SPR Langgak dari Jakarta ke Pekanbaru. Pemegang saham, Pemprov Riau, sudah meminta kita untuk efisiensi, peningkatan pendapatan berupa dividen, serta target-target lainnya,” ungkap Ida, Senin (8/9/2025).

Ida menyebut, pemindahan kantor operasional tersebut bisa menekan biaya hingga 40 persen. Selain itu, dengan kantor pusat berada di Pekanbaru, seluruh potensi pajak bisa masuk ke kas daerah, bukan ke Jakarta.

“Kalau kantor pusat di Jakarta, tentu pajak dan pendapatan lainnya masuk ke Jakarta, bukan ke Riau. Padahal, kita lagi butuh banyak uang untuk pembangunan. Selain itu, pemindahan ini juga memudahkan kontrol dan pengawasan,” tegasnya.

Sebelumnya, usai penetapan Dirut dan Komisaris Utama PT SPR, Pelaksana Tugas Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdaprov Riau, Helmi D, meminta jajaran baru untuk langsung bekerja maksimal dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

“Dalam kondisi efisien, target mereka adalah pendapatan dan dividen harus lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Kami juga sudah menyatakan tegas, sewaktu-waktu mereka bisa diberhentikan dengan berbagai alasan,” ujar Helmi.

Dengan langkah awal ini, Ida menegaskan komitmennya membawa PT SPR lebih profesional, efisien, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Riau.