Massa mencoba masuk ke halaman kantor dan meminta Gubernur Riau, Abdul Wahid, untuk menemui mereka.

Koordinator massa aksi, Muhammad Azhari, menyampaikan kekecewaan mahasiswa karena suara mereka tidak didengar. "Kami turun ke sini, karena suara kami tidak didengar," teriaknya.

Dalam aksi ini, BEM UNRI membawa beberapa tuntutan utama, antara lain menuntut kejelasan pencairan beasiswa dari Pemprov Riau yang tak kunjung cair dan meminta perbaikan fasilitas dan infrastruktur di lingkungan UNRI.

Kemudian mendesak evaluasi menyeluruh terhadap penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Riau. Serta menolak kehadiran peradilan militer di lingkungan kampus UNRI.

Koordinator aksi menyebutkan, peradilan militer di lingkungan kampus berpotensi membawa dampak sosial yang merugikan. Ia berpendapat hal ini dapat memicu militerisme di ruang akademik.

 

"Kampus yang seharusnya menjadi ruang terbuka untuk diskusi dan pengujian ide, berisiko berubah menjadi tempat dengan atmosfer ketakutan dan pengawasan militer," katanya.

Menurutnya, hal ini bisa membungkam kebebasan berpikir dan berekspresi mahasiswa serta dosen, sehingga mengikis semangat demokrasi.(***)

Sumber: Halloriau