Hal ini terungkap pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Pekanbaru dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan Lembaga Pengelola Sampah (LPS), Kamis (3/7).

Dalam RDP tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Nurul Ikhsan mengatakan, penganggaran dalam pengangkutan sampah ini ini masih dimaklumi karena minimnya armada angkut yang dimiliki DLHK.

Hanya saja, menurut Nurul Ikhsan, anggaran yang digunakan harus dirampingkan lagi. ”Tadi kita mendesak anggaran Rp23 miliar ini tolong diciutkan. Kami minta anggaran ini sebagian dialihkan untuk kawan-kawan di LPS, karena mereka ini kan tak punya modal semua seperti operasional dan sewa armada,” sebut Nurul.

Pada rapat itu Komisi IV juga menyinggung soal iuran sampah yang akhir-akhir ini menjadi polemik di tengah masyarakat. Komisi ini ingin ada keseragaman besaran iuran sampah. Hanya saja LPS menyampaikan soal kepadatan penduduk hingga jangkauan mobilisasi pengangkutan. 

”Kami minta LPS untuk memberikan data jumlah rumah yang wajib membayar iuran sampah, sehingga kita dapat menentukan apakah APBD kita hemat atau tidak,” ungkap Nurul.

Sementara itu, Pj Sekko Pekanbaru Zulhelmi Arifin mengatakan, anggaran Rp23 miliar tersebut bukan untuk dialokasikan kerja sama dengan pihak ketiga. Melainkan untuk penganggaran sewa armada angkutan sampah dari trans depo ke TPA.

“Bukan seperti pihak ketiga. Artinya masih dalam kendali DLHK, masih kekurangan armada misalnya. Untuk sewa armada salah satunya,” ujarnya.

Sedangkan Plt Kepala DLHK Pekanbaru Reza Aulia Putra yang hadir saat RDP menerangkan, Rp23 miliar itu digunakan untuk sewa armada angkut. Karena armada angkut DLHK saat ini sangat terbatas, hanya 10 armada. Tidak hanya itu, sewa itu juga diperuntukkan bagi LPS.

”Konsep swastanisasi ini, pemko hanya sewa mobil untuk mengangkut sampah, karena kita tidak punya mobil. Idealnya kita perlu 60-70 mobil untuk mengangkut sampah se-Kota Pekanbaru supaya bersih dari tumpukan-tumpukan sampah,” kata Reza.(***)

Sumber: Riaupos