Salah seorang warga mengaku kaget dengan besarnya patokan iuran yang diterimanya. Ia pun mengakui tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah iuran untuk LPS tersebut.

“Kami biasanya gak pernah dikutip uang sampah, karena kami buang dan bakar sampah di sekitar perkarangan kami, kemaren datanglah petugas LPS, yang meminta iuran sampah sebesar Rp50 ribu, karena kami punya usaha kecil jual nasi goreng. Setelah nego-nego dapat kesepakatan di angka Rp25 ribu, kemudian itulah yang ditulisnya di surat pemberitahuannya,” ujar salah seorang warga yang tak ingin disebutkan nama, Jumat (27/6/2025).

Namun menariknya dalam surat pemberitahuan yang sudah ditanda tangani oleh Lurah Palas ini, terdapat kalimat “Restribusi sampah LPS Palas Jaya”.

Menanggapi itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Zulkardi menegaskan, mengenai restribusi di dalam kalimat yang ada di surat edaran tersebut, tidaklah mempunyai kekuatan hukum dan bisa masuk dalam ranah pungli.

Perlu diketahui, berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Retribusi sampah untuk rumah sangat sederhana sebesar Rp8.000 per bulan. Sementara untuk rumah tipe 36–54 meter sebesar Rp10 ribu per bulan.

Kemudian untuk rumah menengah dengan tipe 54–120 meter sebesar Rp15 ribu per bulan. Sedangkan retribusi sampah untuk rumah mewah sebesar Rp50 ribu per bulan, dan untuk tempat tinggal lain-lain hanya dikenakan Rp6.000 per bulan.

“Soal restribusi ditulisan surat edaran itu, tidak punya kekuatan hukum, jadi itu bisa masuk ke dalam ranah pungli,” ujar Zulkardi, Jumat 27/6/2025).

Kalau yang namanya iuran, kata Zulkardi harus dimusyawarahkan dan disepakati bersama dengan RT, RW dan seluruh lapisan masyarakat setempat.

"Tidak kita benarkan jika tiba-tiba datang meminta iuran dengan tarif yang sudah ditentukan tanpa musyawarah sebelumnya, bermodalkan kertas atau imbauan RT. Kalau iuran harus masyawarah setelah dapat hasil kesepakatan baru di tentukan. Jangan memaksa masyarakat apalagi menindas masyarakat dengan membebani iuran yg tidak ada landasan hukum nya," tegasnya.

Ia pun menyayangkan sikap tidak transparannya petugas LPS Palas Jaya dalam pemungutan iuran sampah tersebut. “Kita sama-sama mengetahui kondisi masyarakat di Kelurahan Palas ini, rata-rata dari kalangan masyarakat menengah ke bawah. Kita minta tidak boleh ada pihak yang bermain dalam masalah pungutan sampah, bahkan jangan sampai melakukan intimidasi kepada masyarakat,” cakapnya.

“Masyarakat jangan takut, jika ada intimidasi dari pihak-pihak tertentu segara lapor ke kita, maka akan kita tindak," tuturnya.(***)

Sumber: Cakaplah