Pungut Iuran Per Rumah, LPS Diminta Kerja Mandiri Tanpa Bantuan Anggaran DLHK, DPRD Pertanyakan Alokasi Anggaran Sampah Rp39 Miliar
Riau12.com-PEKANBARU – Kesiapan Lembaga Pemungutan Sampah (LPS) di tingkat kelurahan benar-benar mendapat ujian serius. Pasalnya, seluruh LPS di Kota Pekanbaru diminta beroperasi secara mandiri tanpa bantuan dana dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru sebagai instansi teknis yang membawahi sektor pengelolaan sampah.
LPS harus menanggung seluruh kebutuhan operasionalnya, mulai dari pengadaan armada, bahan bakar, gaji petugas, hingga biaya teknis lainnya. Praktis, satu-satunya sumber pendanaan hanya berasal dari iuran sampah yang dikutip langsung dari warga di wilayah kerja masing-masing.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: apakah skema mandiri ini mampu menjamin efektivitas pengelolaan sampah di tingkat kelurahan?
Lebih jauh, Komisi IV DPRD Pekanbaru juga menyoroti keberadaan anggaran pengelolaan sampah sebesar Rp39 miliar yang tercantum dalam APBD 2025 dan dialokasikan ke DLHK Pekanbaru.
“Ini yang belum kita kupas tuntas dari DLHK. Dalam rapat dengar pendapat (hearing) awal pekan lalu, kami baru menanyakan soal kesiapan teknis LPS saja,†tegas Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Rois, S.Ag, Rabu (18/6/2025).
Minimnya dukungan dana dari pemerintah membuat tiap LPS memungut iuran dengan nominal yang berbeda-beda, berkisar antara Rp20.000 hingga Rp25.000 per rumah. Ketidakteraturan ini, menurut Rois, tidak bisa langsung menyalahkan pihak LPS karena memang tidak ada kepastian pendanaan dari APBD maupun DLHK.
“Sumber anggarannya tidak jelas, sehingga LPS bergerak dengan kemampuan sendiri,†tambah Rois.
Meski demikian, ia mengakui proses transisi dari pengelolaan lama ke sistem LPS menunjukkan progres. Beberapa titik masih mengalami penumpukan sampah, namun secara umum ada perbaikan.
DPRD Janji Akan Gelar Pertemuan Lanjutan dengan DLHK
Komisi IV berencana kembali memanggil DLHK sebelum LPS resmi beroperasi penuh pada 2 Juli 2025. Dalam pertemuan lanjutan tersebut, DPRD akan fokus membahas kesiapan akhir dan solusi jangka pendek untuk mendukung kerja LPS.
“Mudah-mudahan seluruhnya siap dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan,†kata politisi senior dari PKS ini.
DLHK Dinilai Minim Peran dalam Pendanaan LPS
Sejumlah kalangan menilai DLHK seharusnya mengambil peran lebih aktif dalam mendukung keberlangsungan LPS, tidak hanya dalam fungsi pengawasan dan koordinasi, tetapi juga dalam aspek pendanaan.
Namun faktanya, hingga kini, anggaran DLHK tidak dialokasikan untuk mendukung operasional LPS, melainkan untuk pengangkutan sampah di kawasan jalan protokol, pusat bisnis, dan area pertokoan yang dikelola langsung oleh DLHK sendiri, seperti yang dilansir dari tribunnews.(***)
Sumber: Halloriau
Komentar Anda :
