Banyak pihak khawatir bahwa kebijakan ini justru akan menimbulkan kemacetan dan mengganggu mobilitas harian warga.

Salah seorang warga, Risma Hidayah (35), dengan tegas menyatakan bahwa rencana ini perlu dikaji ulang. Ia menyoroti vitalnya Jalan Diponegoro sebagai salah satu akses protokol utama sehari-hari bagi masyarakat.

"Ada banyak fasilitas yang bisa digunakan sebagai sarana olahraga, dan kalau Jalan Diponegoro ditutup jalan-jalan alternatif yang dipilih tentu akan menimbulkan kemacetan dan kami ini rasa perlu dikaji ulang jangan sampai rencana baik malah menimbulkan dampak buruk," ujar Risma, Senin (26/5/2025).

Senada dengan masyarakat, Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Rizky Bagus Oka, mengapresiasi semangat inovatif Pemko dalam menghadirkan ruang publik.

Namun, ia menekankan bahwa setiap inovasi harus berpijak pada kebutuhan masyarakat luas dan tidak boleh membebani kepentingan umum.

"Jalan Diponegoro adalah jalur utama yang sangat vital. Penutupan sebagian ruasnya berpotensi menimbulkan kemacetan, mengganggu mobilitas harian warga, dan berdampak langsung pada pelaku usaha serta pengguna jalan," kata Bagus Oka.

Politisi Gerindra yang duduk di Komisi II DPRD Pekanbaru ini juga mengingatkan bahwa Kota Pekanbaru sudah memiliki banyak ruang olahraga yang tersedia, seperti Kawasan Stadion Utama Riau, Lapangan Purna MTQ, dan beberapa taman kota.

Ia menyarankan agar Pemko lebih fokus pada optimalisasi dan perawatan fasilitas yang sudah ada.

"Daripada menambah titik baru dengan potensi konflik kepentingan, akan lebih efektif jika Pemko memaksimalkan dan merawat fasilitas yang sudah ada," ujarnya.

Bagus Oka menegaskan dukungannya terhadap terobosan positif, namun dengan catatan bahwa setiap kebijakan harus inklusif, terukur, dan tidak menciptakan beban sosial baru.

"Inovasi itu bagus, tapi harus membagusi semua warga Pekanbaru, bukan hanya tampak bagus di permukaannya saja," tutupnya.(***)

Sumber: Halloriau