Angkutan sampah nantinya langsung membawa sampah dari lingkungan masyarakat ke trans depo atau dibawa langsung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar.

”Target kami ke depan, di Pekanbaru tidak ada TPS lagi, apalagi di jalan protokol. Karena ini akan dibuang langsung ke trans depo atau ke TPA,” kata Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, Selasa (29/4).

Jika tidak ada lagi TPS yang selama ini berada di beberapa ruas jalan, diharapkan tidak ada lagi pemandangan sampah yang menumpuk di TPS.

Wako menyebut, ke depan pengelolaan tidak lagi menggunakan jasa pihak ketiga. Pengelolaan beralih ke LPS tingkat RT/RW dan kelurahan.

LPS dibentuk agar sampah terkontrol dari asal hingga ke TPA. Nantinya angkutan sampah yang ingin melakukan pengangkutan harus ada izin dari RT/RW dan kelurahan.

Angkutan yang tergabung dalam LPS akan dikeluarkan rekomendasi pengangkutan dari DLHK Pekanbaru. ”Jadi kita kembalikan pengelolaan seperti dulu, LPS di tingkat kelurahan yang menyangkut RT/RW. Jadi yang mengangkut harus ada izin,” jelas Agung.

Jika LPS sudah dibentuk, maka jika ada angkutan mandiri yang mengambil sampah dan mengutip retribusi sampah tanpa izin RT/RW, maka ditegaskan Wako bahwa itu merupakan pungutan liar (pungli).

”Sekarang harus ada izin. Jika ditemukan ada yang mengambil sampah dan memungut sendiri (iuran) maka dia sudah dianggap pungli, dan itu ada pidananya,” tutup Agung.(***)

Sumber: Riaupos