Menurut Nofrizal, pengelolaan sampah di lingkungan perumahan kerap melibatkan pihak-pihak yang bekerja tanpa kejelasan sistem pembayaran. "Ada sampah di perumahan itu, nggak mungkin nggak diangkut. Tapi kan mungkin dia bekerja tanpa dibayar. Tentu dibayar. Dari mana dibayar? Ya tentu dia ngambil pungutan dari masyarakat. Nah itu kan belum diatur," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa praktik seperti ini kerap dianggap sebagai pungutan liar, padahal masyarakat sendiri tidak melihatnya demikian. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah kota segera menyiapkan regulasi yang mampu memperjelas mekanisme swakelola ini.

“Dengan ada swakelola tadi, tentu pemerintah mempersiapkan regulasi. Saya tidak bisa mengatakan regulasi itu A, B, C, D. Tentu didudukan bersama. Konsepnya dari pemerintah, nanti kami sebagai DPRD melihat konsep ini. Sekiranya konsep ini baik, tentu kita go,” jelasnya.

Nofrizal menambahkan bahwa persoalan sampah sebenarnya bukan masalah yang sulit jika semua pihak memiliki kepedulian dan komitmen untuk menyelesaikannya. Ia terbuka pada berbagai model pengelolaan, baik melalui kelurahan, kecamatan, maupun RT, asalkan regulasinya dibuat secepatnya.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyinggung rencana kerja sama pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk dijadikan energi. "Tadi Pak Agung menampilkan juga tentang sampah di TPA. Itu mau ada dikerjasamakan dengan pihak lain. Pengelolaan sampah itu menjadi energi,” tambahnya.

Ia menilai, selama hal tersebut menguntungkan masyarakat dan tidak merugikan pemerintah, maka tidak ada alasan untuk tidak mendukungnya. "Masyarakat pun berpikir ya nanti sampai terangkut, mau siapapun lah. Jadi kita jangan melihat itu. Kita memandang saja ke depan," paparnya. (***)

Sumber: Goriau