Bertujuan untuk melihat kinerja bawahannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan mendukung program kerja yang sudah mereka buat bersama Wakil, Markarius Anwar.

Agung, mengatakan, evaluasi pejabat itu merupakan kewenangan kepala daerah berdasarkan evaluasi serta melihat program kerja para pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru. 

"Tentu ini murni kewenangan kami, bagaimana mendukung program kami bergerak cepat dalam melayani masyarakat Pekanbaru, pembangunan, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahannya," kata Agung Nugroho, Selasa (22/4). 

Menurutnya, evaluasi pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru tentu dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Pemko sudah meminta izin ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan evaluasi pejabat tersebut. 

Mereka juga telah melihat program kerja para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada. Agung mengaku, dalam waktu dekat ini sudah diusulkan untuk mengevaluasi sejumlah pejabat atau kabinet kerjanya. 

Pejabat yang dievaluasi merupakan kepala OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat. Karena sebelum enam bulan, evaluasi hanya bisa dilakukan terhadap pejabat yang berada pada posisi pelayanan langsung ke masyarakat. 

"Sudah kita usulkan evaluasi pejabatnya, tapi tidak boleh banyak-banyak dulu. Maka yang urgent-urgent saja sesuai petunjuk Kemendagri. Nanti setelah enam bulan baru ada perombakan massal, tapi hasil dari evaluasi kami selama enam bulan kami bekerja," jelas Agung. 

Dirinya perlu pejabat yang bergerak cepat dalam memberikan pelayanan masyarakat serta pejabat yang mendukung program mereka dalam upaya kemajuan pembangunan kota.(***)

Sumber: Riaumandiri