Dalam keterangannya, Agung menyampaikan bahwa pola pengangkutan sampah yang dijalankan pihak ketiga selama ini tidak berjalan dengan baik. Ia menegaskan bahwa ke depan, Pemerintah Kota tidak akan lagi menyerahkan pengelolaan sampah kepada perusahaan atau pihak swasta.

“Kita pastikan tidak akan melanjutkan lagi yang namanya sampah dikelola oleh perusahaan ataupun pihak ketiga. Pengelolaan akan difokuskan oleh DLHK, kecamatan, dan lurah,” tegas Agung.

Menurutnya, jumlah truk pengangkut sampah saat ini jauh berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, sistem pengangkutan oleh perusahaan mitra hanya dilakukan dua kali perjalanan (ritasi) per hari, sementara volume sampah terus menumpuk.

“Saya tanya langsung ke pemulung, pengemudi, dan memang mereka hanya diizinkan dua ritasi. Kalau mereka tambah jadi empat atau lima ritasi, mungkin kota bisa bersih,” ungkapnya.

Agung juga mengungkapkan bahwa pihak perusahaan tidak memenuhi kontrak yang disepakati. Salah satunya adalah tidak tercapainya tonase pengangkutan sampah harian sesuai kontrak.

“Kita sudah sidak ke TPA bersama Kasatreskrim Polresta dan DLHK. Tonasenya tidak terpenuhi. Ini menunjukkan bahwa owner perusahaan kurang fokus,” jelasnya.

Untuk menertibkan pengangkutan sampah, Agung menyatakan akan memperkuat sistem melalui Lembaga Pengangkut Sampah (LPS). Semua pengangkut sampah wajib terdaftar dan memiliki izin resmi dari Pemerintah Kota melalui mekanisme RT/RW, lurah, camat, dan Dinas LHK.

“Kalau tidak ada izin, itu mobil liar. Kalau mereka pungut bayaran, itu pungutan liar dan akan kita tindak,” tegasnya.

Kasatreskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Bery Juana Putra, yang turut mendampingi sidak, menyatakan bahwa pihak kepolisian siap mendukung langkah pemerintah kota untuk menertibkan pengelolaan sampah.

“Kami bersama pak Wali Kota akan terus memantau. Sampai hari ini sudah ada lima pelanggaran pengangkutan sampah mandiri dan dua kasus pungli. Besok akan kami rilis bersama pak Wali Kota dan pak Kapolresta,” ujar Kompol Bery.

Sementara itu, perwakilan pihak perusahaan pengangkut sampah mengakui bahwa jumlah ritasi seharusnya ditambah untuk memenuhi standar kebersihan kota seperti tertuang dalam kontrak.

“Sesuai perintah pak Wali Kota, kami akan menyesuaikan dan menambah ritasi mulai besok. Jumlah armada sebenarnya lebih banyak dari kontrak sebelumnya, tapi distribusinya belum tepat. Kami akui ini harus dievaluasi,” katanya. (***)

Sumber: Goriau