Hal ini dikatakan Pengamat Kebijakan Publik Assyari Abdullah. Menurutnya, di saat pemerintah pusat, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, mendorong kebijakan efisiensi dan optimalisasi anggaran, DPRD Kota Pekanbaru justru mengambil keputusan yang bertolak belakang.

"Saya melihat bahwa kebijakan ini tidak hanya mencerminkan ketidaksejalan dengan semangat efisiensi nasional, tetapi juga menunjukkan ketidakpekaan terhadap suasana kebatinan masyarakat Pekanbaru," tegasnya kepada CAKAPLAH.com, Selasa (25/3/2025).

Kata Assyari, saat ini banyak warga yang menghadapi ketidakpastian ekonomi, menurunnya daya beli, serta kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. "Keputusan untuk mengalokasikan anggaran pada fasilitas mewah bagi pejabat di tengah kondisi semacam ini menunjukkan bahwa kepentingan rakyat bukan menjadi prioritas utama mereka," kata dia.

Dosen Ilmu Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau ini menyebut, langkah ini juga mencerminkan krisis moral dalam kepemimpinan daerah. Menurutnya, para pemimpin seharusnya menjadi contoh dalam penerapan prinsip keadilan sosial dan keberpihakan kepada masyarakat, bukan justru memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

"Sikap elitis semacam ini harus menjadi alarm bagi masyarakat untuk lebih kritis dalam memilih wakilnya di pemerintahan," ketusnya.

Ke depan, kata Assyari, masyarakat harus semakin cerdas dalam menentukan pemimpin yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Politisi yang gagal memahami aspirasi dan kesulitan rakyat, serta lebih mementingkan kenyamanan pribadi, harus dievaluasi secara tegas, salah satunya dengan tidak memilih mereka kembali dalam pemilu berikutnya.

"Demokrasi yang sehat adalah ketika rakyat berani memberikan sanksi politik kepada pemimpin yang tidak amanah," katanya.(***)

Sumber: Cakaplah