Rencana ini didukung penuh oleh Komisi I DPRD Pekanbaru.

Namun sebelum dilakukan evaluasi, Komisi I meminta, agar Pemko mengumumkan terlebih dahulu, hasil assesment 4 OPD Pemko, yang digelar beberapa waktu lalu.

"Kita ketahui, sampai hari ini assesment 4 OPD kemarin, masih belum tahu hasilnya. Alangkah baiknya diumumkan, sehingga ada pertanggungjawabannya," tegas Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru Robin Eduar SE MH, Rabu (12/3/2025) kepada Tribunpekanbaru.com.

Sekadar diketahui, 4 OPD Pemko Pekanbaru yang diassesment masing-masing Diskes, DLHK, Dinas Pertanahan dan Kebangpol.

"Assesment kemarin itu kan menggunakan dana APBD Pekanbaru. Jadi, harus ada hasilnya. Selanjutnya, proses ke depannya tergantung Wali Kota Pekanbaru," pintanya.

Harapan diumumkannya hasil assesment ini, seiring harapan semua pihak, ada pertanggungjawaban Pemko, terutama pemerintahan sebelumnya kepada publik.

Termasuk juga, desakan pejabat yang ikut assesment kemarin, meminta hasil tes mereka juga diketahui secara pasti.

"Kita tidak ada kepentingan apapun. Yang pasti, langkah dan kebijakan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, pasti kita dukung. Apalagi yang berhubungan dengan masyarakat banyak," sebut Politisi senior PDI-P ini lagi.

Sebelumnya, legislator menilai evaluasi pejabat Pemko yang akan dilakukan Wali Kota Agung Nugroho, memang perlu dilakukan, mengingat kepemimpinan baru butuh pasukan pejabat baru juga.

Namun ini harus dilakukan secara hati-hati.

"Yang paling penting lagi, jangan asal pilih. Laksanakan secara transparan dan objektif, guna memastikan bahwa pejabat yang dipilih memiliki kemampuan dan integritas yang baik dalam menjalankan tugasnya," pinta Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru Robin Eduar kepada Tribunpekanbaru.com.

Menurutnya, proses evaluasi ini sangat penting. Hanya saja, Pemko harus memilih pejabat punya kompetensi, yang sesuai dengan jabatan yang diemban.

Tentunya mampu membawa perubahan positif bagi Kota Pekanbaru.

Komisi I DPRD Pekanbaru juga meminta agar seleksi pejabat dilakukan secara terbuka dan akuntabel, dengan melibatkan berbagai pihak yang berkompeten, untuk menghindari adanya kepentingan politik atau nepotisme. (***)

Sumber: Tribunpekanbaru