Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho mengungkapkan, saat ini para pengungsi Rohingya tersebut berstatus ilegal di tanah yang mereka tempati saat ini, dan pemilik lahan telah menyampaikan keberatannya.

"Dan juga ada laporan dari pemilik tanah, para pengungsi itu ilegal di tanah itu. Sehingga pemilik tanah menyampaikan keberatannya," ujar Agung, Selasa (11/3/2025).

Meski demikian, Pemko Pekanbaru tidak ingin mengambil langkah tergesa-gesa dalam memindahkan para pengungsi.

Saat ini, pihaknya sedang berkomunikasi dengan pemilik lahan agar lokasi tersebut tetap bisa digunakan sementara waktu, sembari mencari solusi terbaik.

"Tapi kita juga sedang akan mengkomunikasikan melalui Satpol PP dan lain-lain kepada pemilik tanah agar sementara waktu ini bisa meminjamkan dulu tanahnya yang di belakang Rudenim itu," tuturnya.

"Kalau sekarang kan ilegal, tapi kan mereka ini mau diusir, kita sekarang sedang mau komunikasikan dengan pemilik lahannya supaya diberikan waktu dulu, sehingga bisa kita pikirkan sama-sama solusinya," jelasnya.

Pemko Pekanbaru juga berencana untuk melaporkan dan berkoordinasi dengan Pemprov Riau agar permasalahan ini dapat ditangani secara lebih komprehensif.

"Makanya kita akan rapatkan lagi, akan kita laporkan ke provinsi karena tidak putus di kita saja. Ini bukan hanya tentang tanggung jawab Kota Pekanbaru, tapi juga tanggung jawab Provinsi Riau bersama-sama," tegas Agung.

Menurutnya, perlu ada pengaturan dan penempatan khusus bagi para pengungsi agar keberadaan mereka lebih terkoordinir dan tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar.

"Makanya penting ada untuk pengaturan di situ, harus ada lokalisir tempat juga, dan kita juga harus pikirkan lingkungan sekitarnya, supaya tidak mengganggu juga ke masyarakat. Bukan mereka ini artinya mereka pengganggu, bukan. Tapi kita ingin bahwa mereka ini betul-betul bisa terkoordinir dengan baik," tambahnya.

Sebagai langkah konkret, dalam waktu dekat Pemko Pekanbaru akan menggelar rapat koordinasi dengan pihak provinsi untuk membahas solusi terbaik bagi pengungsi Rohingya, sekaligus meminimalisir timbulnya potensi permasalahan yang tidak diinginkan.

"Jadi ini juga akan menjadi catatan kita bersama, dan yang jelas bagaimana meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang memang tidak kita inginkan. Makanya nanti akan kita rapatkan di provinsi dalam waktu dekat," tutupnya.(***)

Sumber: Halloriau