"Mengenai Perda KTR yang sudah disahkan, pertama tentu iklan rokok itu ada izinnya atau tidak. Jika ada izin berarti sudah terkonfirmasi apakah kawasan tersebut memperbolehkan iklan tersebut atau tidak. Jika tidak berizin, silakan dicabut oleh Satpol PP," ujar Ingot, Kamis (23/1/2025).

Menurutnya, tidak ada permasalahan dengan keberadaan iklan rokok di jalan raya selama aspek perizinan sudah terpenuhi. Namun, pihak terkait perlu memastikan izin tersebut lengkap dan sesuai dengan aturan.

"Setahu saya, DPM PTSP sudah mengonfirmasi terkait kawasan bebas atau tanpa rokok itu. Karena memang harus dipahami juga apakah kawasan tanpa rokok berarti tidak boleh ada iklan rokok atau hanya sekadar larangan merokok di sana," jelasnya.

Terkait penyediaan tempat khusus merokok di fasilitas umum, Ingot menyebutkan bahwa hal tersebut telah direncanakan. Namun, implementasi kebijakan ini masih menyesuaikan dengan kondisi anggaran yang tersedia.

"Dalam Perda itu ada kewajiban untuk menyediakan tempat khusus merokok. Tapi tentu kita harus mempertimbangkan kemampuan anggaran dan aspek lainnya. Rencananya sudah ada, hanya saja realisasinya masih menunggu kondisi keuangan yang memungkinkan," pungkasnya. (***)

Sumber: Goriau