Salah satunya disampaikan tokoh Pemuda Kreatif Pekanbaru, Priyo Tri Wicaksono, yang menilai langkah tersebut rawan pemborosan anggaran dan tidak efektif.

Priyo mengungkapkan, penggunaan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah selama ini belum membawa dampak positif yang signifikan, sementara Kota Pekanbaru sendiri telah kehilangan Piala Adipura selama bertahun-tahun.

"Seharusnya dimasa transisi seperti ini, pemko Pekanbaru tidak lagi memutuskan untuk menggunakan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah," kata Priyo, Kamis (26/12/2024).

"Karena faktanya, selama mengunakan pihak ketiga Piala Adipura tidak pernah lagi kembali ke Pekanbaru sedangkan anggaran terus terkuras untuk biaya pengelolaan sampah oleh pihak ketiga," sambungnya.

Selain itu, Priyo juga menyoroti potensi penyimpangan anggaran dalam pengelolaan sampah oleh pihak ketiga. Ia merujuk pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Riau dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2021, yang mencatat adanya kelebihan pembayaran untuk pengangkutan sampah di zona 1 dan 2, masing-masing sebesar Rp2,3 miliar dan Rp1,1 miliar.

"Ini menjadi bukti bahwa pengelolaan oleh pihak ketiga tidak hanya tidak efektif, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah," tegasnya.

Sebelumnya, Pj Walikota Pekanbaru, Roni Rakhmat telah meminta DLHK Pekanbaru untuk mempercepat proses administrasi dan teknis terkait lelang pengelolaan sampah untuk tahun 2025.

Langkah ini diambil guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya penumpukan sampah di awal tahun mendatang.

"Kami ingin memastikan, jangan sampai di awal 2025 terjadi penumpukan sampah. Mengingat kontrak PT RBS akan habis pada akhir Desember 2024," ungkapnya.

Masyarakat berharap pemerintah mampu mengambil langkah yang lebih strategis dan transparan dalam menyelesaikan persoalan pengelolaan sampah yang ada di Kota Pekanbaru.(***)

Sumber: halloriau