Kondisi ini terjadi karena tagihan BBM bus angkutan massal itu menunggak hingga saat ini.

Proses pembayaran pun diduga tidak bisa dilakukan lantaran kondisi Pemko Pekanbaru tengah diselidiki KPK terkait OTT eks Pj Wali Kota Risnandar Mahiwa, Sekretaris Daerah Indra Pomi dan pejabat lainnya.

Apalagi satu ruang di BPKAD Kota Pekanbaru masih disegel oleh KPK pasca operasi tangkap tangan atau OTT, Senin (2/12/2024) kemarin.

"Pembayaran tagihan BBM bus TMP karena kondisi saat ini. Ruangan BPKAD kan disegel juga," terang Kepala UPT Trans Metro Pekanbaru, Sarwono kepada Tribunpekanbaru.com.

Menurutnya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sudah menyurati Pj Wali Kota Pekanbaru secara resmi terkait kondisi ini.

Ia hanya bisa berharap ada solusi atas tunggakan BBM bus TMP ini.

Apalagi bus TMP tidak bisa melakukan pengisian BBM sejak, Kamis (5/12/2024) malam.

Ia menyebut bahwa pengelola SPBU tidak memperbolehkan bus TMP mengisi BBM.

"Sejak tadi malam bus TMP sudah tidak bisa mengisi BBM," ulasnya.

Dirinya menyebut bahwa saat ini sedang diupayakan agar bus TMP segera melayani masyarakat.

Ia menyadari banyak masyarakat yang mengakses layanan bus angkutan massal ini setiap harinya.

Saat ini tidak ada satu pun bus TMP yang terlihat di jalana kota.

Padahal seharusnya sebanyak 40 unit bus TMP yang melayani semua koridor yang ada.

Para penumpang pun kebingungan ketika tidak mendapati adanya bus TMP yang melintas.

Mereka pun memeriksa aplikasi untuk mencari keberadaan bus TMP. Namun ternyata seluruh bus masih berada di area Terminal AKAP Bandar Raya Payung Sekaki.

"Tadi bingung saja, kenapa tidak ada bus TMP dari pagi. Biasanya ada yang lewat," ujar satu penumpang, Devi kepada Tribunpekanbaru.com.

Dirinya mengaku setiap pagi rutin menumpangi bus TMP dari rumahnya di kawasan Pekanbaru Kota. Tapi pada Jumat pagi tidak ada satu pun bus TMP yang terlihat.

"Kalau memang tidak beroperasi, mestinya dikabari kan. Jadinya kami penumpang bingung saja," ungkapnya.(***)

Sumber: Tribunpekanbaru