Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa tidak menampik ada sejumlah temuan BPK di sejumlah OPD. Ada juga yang mengharuskan pengembalian hasil temuan BPK tersebut.

Ia menyebut, temuan tersebut memang tidak banyak dan sudah lama waktunya. Kebanyakan temuan di pemerintah kota berupa kesalahan administrasi.

"Kebanyakan temuan permasalahan administrasi saja, ada juga pengembalian atas hasil temuan itu. Kita memastikan semuanya berproses," jelas Risnandar.

Dirinya siap berkoordinasi dengan OPD perihal temuan dan menindaklanjuti catatan yang ada. Ia mengaku punya komitmen menjaga akuntabilitas penyelenggara pemerintah kota. 

Akuntabilitas ini tentu menyangkut kebijakan dari pemerintah kota. "Sedangkan kalau pribadi, ya kita kembalikan. Kita berikan catatan itu," ujarnya.

Gelar Pengawasan dihadiri BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi Riau. Pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI, Prabowo Subianto yakni terkait akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. 

Risnandar mendorong agar memperkuat peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengawasan sebelum penyusunan anggaran hingga akhir penggunaan anggaran.

"Sehingga akuntabilitas bagus, ketika tersangkut hukum, APIP bisa memberikan jawaban," tandasnya.(***)

Sumber: Riauonline