Pertemuan tersebut digelar untuk memantau sejauh mana Pemerintah Provinsi Riau menjalankan amanat undang-undang tersebut.

“Alhamdulillah, kami telah bertemu dengan Kepala BKD Riau, Makmun Murod. Kami mendapat pembaruan informasi terkait pelaksanaan UU ini di Riau. Hasil pertemuan ini akan menjadi bahan masukan dalam rapat DPD RI dan saran kepada Kemendagri,” ujar Kyai Mursyid, Kamis (14/11/2024).

Kyai Mursyid menyoroti tiga poin utama dalam pertemuan tersebut. Pertama, ia mempertanyakan sejauh mana pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai UU Nomor 20 Tahun 2023 dan kendala yang dihadapi. 

Kedua, penerapan Pasal 66 terkait penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga honorer yang harus selesai pada Desember 2024. 

“Kita ingin tahu progresnya serta solusi bagi tenaga honorer yang tidak lulus tes,” jelasnya.

Ketiga, ia menyoroti kesejahteraan pegawai, terutama yang bertugas di daerah terpencil, serta netralitas ASN menjelang Pilkada serentak.

“Bagaimana BKD menjaga netralitas ASN dan menegakkan sanksi bagi yang melanggar?” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BKD Riau, Makmun Murod, melaporkan bahwa hingga kini pihaknya telah merekrut 22.000 PPPK di seluruh Riau, termasuk 6.000 PPPK pada tahun ini. Namun, terkait pemetaan pegawai, ia mengakui baru mampu memetakan 1.500 pegawai dengan metode asesmen psikometri konvensional. 

"Kami menghadapi kendala dalam pemetaan karena kinerja pegawai harus diukur setiap tiga tahun. Namun, kami berinovasi dengan menggandeng Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk mempercepat proses ini,” paparnya.

Terkait netralitas ASN, BKD Riau melaporkan bahwa hingga saat ini belum ditemukan kasus ketidaknetralan di lingkungan Pemprov Riau selama masa Pilkada.(***)

Sumber: Cakaplah