Apalagi saat ini sudah ada Kepala UPT Pelayanan Persampahan DLHK Kota Pekanbaru. Risnandar melantik Wahyu Darmawan Basyuni sebagai Kepala UPT Pelayanan Persampahan.

Satu syarat pembentukan BLUD yakni sudah ada pejabat untuk mengisi posisi tersebut. 

"InsyaAllah tahun 2025 akan kita jalankan proses ini," kata Risnandar.

Menurutnya, kelembagaan BLUD Persampahan harus segera terbentuk. Ia mendorong agar pekan ini sudah ada pola kerja dan SOP kerja terhadap pelaksanaan hingga kelurahan maupun di tingkat RT dan RW.

"Sekda dan tim bakal membahas tentang pola kerja yang melibatkan unsur kelurahan hingga RT dan RW," jelasnya.

Dirinya belum memastikan apa proses lelang pihak ketiga bakal berlangsung dalam waktu dekat. Kerjasama dengan pengelola pihak ketiga juga hampir habis masa kontraknya.

"Teknisnya nanti kita bicarakan, saya kembalikan ke pak sekda teknisnya. Tugas saya dalam pembentukan BLUD sudah selesai," ulasnya.

Risnandar menambahkan, pemerintah kota bakal melakukan penyesuaian dengan merubah zona angkutan sampah yang ada kontrak. Hal tersebut juga menjadi evaluasi terhadap pengelolaan sampah selama ini.

Dirinya mendorong pembentukan BLUD agar ada pengelolaan sampah secara internal. 

"Ini bagian evaluasi juga terhadap pengelolaan sampah selama ini," paparnya.(***)

Sumber: Riauonline