Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang awalnya mengalami defisit anggaran kini berhasil menjadi surplus. Pada tahun 2022, Pekanbaru mengalami defisit yang cukup besar sekitar Rp200 miliar. Hal ini disebabkan oleh penurunan target pendapatan yang dihasilkan oleh sektor-sektor utama pendapatan daerah, seperti pajak dan retribusi daerah.

Akan tetapi, sejak pertengahan tahun 2022 lalu, saat Muflihun diangkat menjadi Pj Walikota Pekanbaru, ia bersama pejabat Pemko Pekanbaru mengupayakan yang awalnya defisit menjadi surplus. Hasilnya, pada tahun 2024, APBD Pekanbaru disahkan sebesar Rp2,825 triliun.

Artinya, APBD Kota Pekanbaru mengalami peningkatan sekitar Rp126 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp2,699 triliun.

Berhasil membalikan keadaan dari minus menjadi surplus, Muflihun ternyata fokus pada peningkatan PAD. Ia fokus pada efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan pajak daerah, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak reklame, dan retribusi lainnya.

Dalam upaya peningkatan PAD tersebut, dia mendorong pemanfaatan teknologi dan berbagai inovasi untuk memperbaiki sistem pelaporan dan pengawasan, sehingga pendapatan daerah bisa lebih maksimal.

Untuk mempermudah proses administrasi dan pengumpulan pajak, Muflihun mendorong pemanfaatan aplikasi digital, yang memungkinkan masyarakat lebih mudah dalam membayar pajak dan retribusi secara online, meningkatkan kepatuhan pajak, serta mengurangi potensi kebocoran anggaran.

Selain itu, dia juga melakukan pemotongan belanja yang tidak mendesak dan pengalihan dana ke program prioritas yang lebih penting menjadi salah satu strategi untuk mengurangi defisit anggaran.

Muflihun memastikan belanja daerah diprioritaskan pada sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Sementara pengeluaran non-prioritas dikurangi. Dia juga aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat untuk mendapatkan alokasi dana transfer yang lebih besar.

Dalam pengelolaan dana transfer, dia memastikan, program-program yang dibiayai dari sumber pendanaan eksternal bisa berjalan dengan baik untuk mengurangi beban anggaran daerah.

Kemudian langkah lain yang tak kalah penting adalah dengan mengoptimalisasi aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal, seperti tanah atau bangunan milik Pemko Pekanbaru yang dapat disewakan atau dijadikan sebagai sumber pendapatan tambahan.

Di sisi lain, Muflihun juga mengajak OPD fokus pada efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa, serta perbaikan infrastruktur yang mendukung daya tarik investasi. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan PAD dalam jangka panjang.

Dengan upaya itu, Muflihun mewakili Pemko Pekanbaru berhasil mendapatkan penghargaan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atas keberhasilan dalam pengelolaan APBD Kota Pekanbaru pada tahun 2023 lalu. Penghargaan yang diterima oleh Muflihun adalah Penghargaan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (KPKD) yang Baik.

Penghargaan ini diberikan berdasarkan pencapaian dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta upaya dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dan memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran.

Tak hanya itu, di tahun yang sama, Muflihun mewakili Pemko Pekanbaru menerima "Penghargaan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Opini WTP" dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengelola anggaran dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dari capaian yang didapat Muflihun, selama menjabat Pj Walikota Pekanbaru tentunya patut dicontoh. Ia memulai dalam keadaan sulit, lalu membalikkan keadaan, dan tidak cengeng mengumbar kekurangan di pemberitaan dan khalayak ramai.(***)

Sumber: Cakaplah