Sebagai informasi, beberapa komoditas yang termasuk dalam volatile food tersebut meliputi beras, daging ayam ras, telur ayam, cabai merah, dan bawang merah.

Pj Gubernur Riau dalam hal ini diwakili oleh Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Taufik OH mengatakan, dari pada hanya fokus terhadap hasil akhir dari nilai inflasi, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap faktor pembentuk terjadinya harga dipasar.

“Dibutuhkan komitmen dan sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjalankan program pengendalian inflasi. Kita perlu fokus terhadap komoditas volatile food yang lebih, agar harga barang-barang tersebut bisa tetap stabil,” ucapnya di Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Selasa, (1/10/2024).

Selain itu, untuk menjaga ketersediaan komoditas yang ada di pasar rakyat, penting menurutnya untuk mengoptimalkan kerja sama antar daerah. Khususnya dengan daerah penghasil seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, Lampung dan Aceh.

“Hal ini untuk memastikan kelancaran pasokan, karena kita menyadari bahwa Provinsi Riau bukan daerah produsen untuk sebagian besar kebutuhan masyarakat berupa barang dan jasa,” terangnya.

Taufik menjelaskan selain hal tersebut, Pemerintah Provinsi Riau juga telah melakukan serangkaian upaya guna mengatasi inflasi di Bumi Lancang Kuning ini. Mulai dari pemantauan harga stok dan ketersediaan bahan pokok, melakukan rapat teknis pengendalian inflasi daerah (TPID) bersama OPD lintas sektor.

Pencanangan gerakan menanam, operasi pasar dan gerakan pangan murah, hingga melakukan sidak pasar dan distributor guna memastikan tidak adanya oknum-oknum yang sengaja menahan barang.

“Saat ini Pemerintah Provnsi Riau juga telah memberikan bantuan transportasi melalui APBD dan sedang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, dan Bank Indonesia,” tutup Plh Sekda.(***)

Sumber: Goriau